Jakarta, Cyberthreat.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan dua bulan ke depan Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) sampai ke DPR.

Ia optimis UU tersebut bakal disahkan tahun ini karena kebutuhannya mendesak.

"Sekarang RUU PDP ini sudah proses harmonisasi di pemerintah dan mudah-mudahan dua bulan lagi bisa disampaikan ke DPR untuk dibahas,"  kata Rudiantara usai VIP Forum CNBC di Jakarta, Kamis (9/05/2019).

Pada kesempatan itu Chief RA, sapaan karib Rudiantara, kembali menegaskan UU PDP mendesak karena di era digital data-data dipertukarkan. 

Paradigma lama menganggap data sebagai sesuatu yang rahasia kemudian dilindungi.

Di era digital, kata dia, pertukaran data tidak dapat dihindari karena berbagai kepentingan sehingga yang harus diperhatikan adalah tidak ada penyalahgunaan data dalam konteks pertukaran.

Chief RA mencontohkan bagaimana terjadinya pertukaran API (application programming interface) antar bank hingga mitra bisnisnya seperti asuransi dan lembaga finansial lainnya. Data nasabah mulai dari privat dan hingga umum tidak terlindungi dalam proses tersebut.

Di dunia kesehatan pertukaran data diperlukan untuk kepentingan medis dan keselamatan pasien. 

"Contoh misalnya ada orang sakit A kemudian tiba-tiba komplikasi sakit B. Nah, dia tentu harus ditangani dokter spesialis A dan B sehingga data si pasien seperti sakitnya apa, tekanan darahnya, gejalanya apa bisa dipertukarkan," ujarnya. 

Setelah proses harmonisasi RUU PDP akan melalui administrasi di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sekretariat Negara. Setelah itu RUU disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo lalu dikirim ke DPR.

"Dulu kan kita gak pernah concern dan sekarang mendesak UU ini," ujarnya.