Ilustrasi | Foto: freepik.com
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Jakarta, Cyberthreat.id – Pemerintah Indonesia menyatakan, perusahaan-perusahaan luar negeri yang bergerak di sektor ekonomi digital dan beroperasi di Indonesia harus menunjuk seorang perwakilan. Perusahaan juga harus membayar semua pajak yang berlaku.
Ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar dan paling cepat berkembang di kawasan Asia Tenggara, tulis Reuters, Rabu (4 Desember 2019). Diperkirakan pada 2025 mencapai US$ 130 miliar, menurut riset Google, Temasek Holdings dan konsultan bisnis global Bain & Company pada Oktober lalu.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce tersebut, yang berlaku segera setelah diteken November lalu, mendesak perusahaan-perusahaan asing yang secara aktif berdagang barang atau jasa secara elektronik di Indonesia dianggap sama dengan memiliki kehadiran fisik di negara itu.
Berita Terkait:
Dengan begitu, mereka harus mengikuti semua regulasi termasuk peraturan pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut akan diminta untuk menunjuk seorang perwakilan di dalam wilayah hukum Indonesia yang dapat bertindak atas nama perusahaan tersebut.
"Ini dirancang untuk menciptakan keadilan," kata Susiwijono Mugiharso, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
“Selama ini kami hanya menjadi pasar. Tetapi sekarang, jika mereka secara aktif memanfaatkan pasar kami, mereka juga harus hadir di sini,” kata dia.
Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menyambut baik langkah tersebut karena menggambarkan langkah adil bagi para pemain lokal. "Aturan pajak lama tidak lagi relevan dalam kondisi saat ini," kata Ketua idEA Ignatius Untung.
Peraturan baru juga mencakup aturan yang lebih luas untuk bisnis online lokal, seperti mewajibkan mereka untuk melindungi data pelanggan, menyediakan layanan pelanggan dan untuk berbagi data dengan pihak berwenang untuk keperluan statistik.
Share:
