Cyberthreat.id - Ketua Bidang Ekonomi Digital Indonesia E-Commerce Association (idEA), Bima Laga berharap, Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan ruang siber, dalam hal ini Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) tidak bertabrakan dengan regulasi yang sudah ada.

"Kan ada beberapa RUU yang dipending. Ada RUU PDP dan RUU KKS mudah-mudahan RUU ini dapat saling melengkapi," kata Bima dalam diskusi di Jakarta, Rabu (4 Desember 2019).

Ia berharap, RUU yang sedang digodok ini tidak saling tumpang tindih tetapi saling melengkapi agar dapat bersinergi dalam mempermudah kehidupan masyarakat.

Sebagai Ketua idEA di sektor ekonomi digital, dimana e-Commerce sendiri dalam fokus kegiatannya atau pengoperasiannya melibatkan ruang siber, Bima Laga mengatakan pihaknya turut andil memberikan masukan terkait dengan RUU KKS.

"Kami (idEA) ikut memberi saran dan masukan yang komprehensif terkait (RUU KKS) ini. Dan semoga kami selalu dilibatkan untuk memberikan saran dan lainnya," kata Bima.

"Kami juga memberikan rekomendasi secara tertulis. Tetapi, saya harus membaca (Draft RUU KKS) untuk memberikan masukan dan saran secara tertulis ini."

Seperti diketahui RUU KKS yang diinisiasi oleh DPR batal untuk diundangkan pada DPR periode 2014-2019. Sedangkan, RUU PDP melalui Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan diserahkan ke DPR paling lambat Desember 2019.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyahari sebelumnya mengatakan, RUU KKS masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Dan ia berharap dapat segera diselesaikan karena urgensinya yang sangat tinggi.

"Kami di rapat internal sudah memutuskan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sudah kami sepakati untuk menjadi usulan Komisi 1 kembali," kata Abdul Kharis saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan BSSN di Senayan, Jakarta, Rabu (13 November 2019).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian menjelaskan bahwa BSSN  memiliki tugas yang sangat penting untuk mengamankan infrastruktur kritikal di Indonesia dari ancaman siber.

Sebab itu, ia sangat memerlukan masukan dan saran agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

"Jadi, tolonglah dibantu dan diberi masukan." kata Hinsa di Jakarta, Rabu (4 Desember 2019).