Drone | Foto: insurancejournal.com
Drone | Foto: insurancejournal.com
London, Cyberthreat.id – Para pilot pesawat nirawak (drone) di Inggris akan disanksi berupa denda sebesar £ 1.000 atau setara Rp 18-an juta bagi yang belum mendaftarkan diri hingga 29 November lalu.
Selain menghadapi denda yang besar, pilot drone yang tidak terdaftar juga berpotensi menghadapi tuduhan kriminal jika mereka menerbangkannya secara ilegal atau lalai.
Pemerintah Inggris sebelumnya telah mengimbau agar seluruh pilot atau pemilik pesawat nirawak harus mendaftarkan diri detail drone ke Otoritas Penerbangan Sipil (CAA).
“Siapa pun yang bertanggung jawab atas drone yang beratnya lebih dari 250 gram harus mendaftarkannya ke regulator secara online,” demikian seperti diberitakan BBC, Jumat (29 November).
Berita Terkait:
Regulator juga membuat standar aturan, bahwa operator drone harus berusia di atas 18 dan membayar biaya sebesar £ 9 (Rp 163-an ribu) per tahun.
CAA memperkirakan bahwa ada 130.000 pengguna drone di Inggris, tetapi sejauh ini hanya sekitar 50.000 orang yang mendaftar.
Siapa pun dari segala usia masih dapat menerbangkan drone jika mereka telah menyelesaikan 20 pertanyaan kuis pilihan ganda secara online dan telah mendaftarkan drone oleh orang dewasa.
Pada Desember 2018, adanya drone di landasan pacu di Bandara Gatwick menyebabkan malapetaka bagi ribuan pelancong Natal. Gangguan itu menyebabkan sekitar 1.000 penerbangan dibatalkan atau dialihkan selama periode 36 jam.
Berita Terkait:
Simon Smith, instruktur pilot di Phantom Flight School di Maidstone, Kent, mengatakan, peraturan baru itu dapat membantu menjaga langit tetap aman, tetapi hanya dalam hubungannya dengan teknologi yang lebih baik.
"Seiring adanya regulasi akan muncul teknologi, karena drone secara otomatis menyiarkan detail di mana mereka berada, siapa yang menerbangkannya, di mana pilot berada," kata Smith.
Sekadar diketahui, DJI, pembuat drone konsumen terbesar di dunia, baru-baru ini mendemonstrasikan protokol baru yang memungkinkan orang untuk menggunakan smartphone untuk mengidentifikasi drone terdekat dan menentukan di mana pilot mereka berada.
"Hal-hal seperti itu pasti akan memperbaiki situasi. Kita harus berbagi udara dengan aman dan untuk melakukan itu, semua orang harus tahu di mana orang lain berada," kata dia.
Dewan Kepolisian Nasional Inggris juga menegaskan, akan menyelidiki dan menuntut siapa saja yang menggunakan drone secara ilegal atau dalam hal yang membahayakan orang.
Pada Oktober, jaringan ritel kelas atas asal Inggris, John Lewis & partners mengumumkan, pihaknya telah berhenti menjual drone sejak Mei lalu di tengah kekhawatiran drone disalahgunakan oleh masyarakat.
Share:
