Cyberthreat.id - Menteri Dalam Negeri Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., mengharapkan Pemerintah Daerah memiliki Digital Security. Menurutnya, hal itu akan bermanfaat dalam mengatasi berbagai persoalan dan tindakan kriminal, terutama di kota-kota besar.

Ia mencontohkan konsep digital security yang menggunakan CCTV. Menurut dia, konsep security CCTV yang dikoneksikan dengan data Dukcapil Kemendagri akan memunculkan penerapan teknologi sistem keamanan seperti face recognition, sidik jari dan konsep security lainnya.

Masyarakat, kata Tito, akan merasakan dampak positif yang bermacam-macam seperti masalah lalu lintas, kebakaran, keributan/konflik yang bisa ditangani karena dapat dilihat dengan cepat melalui CCTV, termasuk mendeteksi perilaku kriminal.

"Nah, ini sudah saya sampaikan kemarin dengan beberapa kepala daerah untuk membangun sistem itu," kata Mendagri Tito usai menghadiri Musyawarah Nasional ke IV APPSI Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26 November 2019).

Sistem Digital Security juga memudahkan Pemda untuk mendeteksi potensi kejahatan maupun mencegah kegiatan kriminal dengan cara mendukung konsep Smart City dan Smart Regency yang mulai diterapkan di kota/kabupaten Indonesia.

"Konsep smart city program itu bagus, digital security ini dibangun di kota-kota, bahkan di beberapa kota tertentu di beberapa negara masyarakatnya yang malah antusias, supaya nanti kalau terjadi apa-apa, sistemnya di-connect (dihubungkan) dengan sistem di Kepolisian, ada kejadian cepat datang Kepolisiannya gitu."

"Nah, ini saya mengharapkan ada digital security di kota-kota," tegasnya.

Beberapa kota di Tanah Air telah menerapkan konsep digital security. Sistem tersebut, kata dia, dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Di Makassar sudah, yang model paling bagus saya kira di Surabaya, saya sudah lihat langsung, itu bagus sangat bagus sekali, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat juga, dengan CCTV yang ada itu mereka merasa aman, para pelaku kejahatan juga mikir-mikir untuk melakukan kejahatan, di samping kepentingan yang lain seperti lalu lintas," jelasnya.