Cyberthreat.id - Arron Banks, pengusaha Inggris yang dikenal mendanai kampanye Brexit, melaporkan kepada Kepolisian mengenai akun Twitter-nya diretas pada Selasa (19 November 2019) waktu setempat. Akibat peretasan tersebut, sejumlah percakapannya di pesan pribadi (direct message/DM) di-posting oleh si hacker secara online.

Banks, yang juga pendiri Leave.EU, dalam pernyataannya mengatakan Twitter terlalu lamban merespon peretasan terhadap akun @Arron_banks. Ia menuding keamanan Twitter tergolong minim karena DM yang di-posting oleh si hacker menunjukkan ketidakpedulian Twitter terhadap data personal miliknya.

"Twitter terlalu lama menangani masalah ini dan tampaknya 'sengaja memilih'  informasi pribadi saya tersebar online," kutip pernyataan Banks dilansir Reclaim The Net, Rabu (20 November 2019).

Sejumlah pesan Banks yang terdapat di dalam DM di-posting si hacker secara berkala dalam dua atau tiga jam. DM tersebut ada yang menyebutkan password seseorang, link ke sejumlah tautan (yang berisi data-data) tertentu hingga pesan pribadi. Akun @Arron_banks sempat non aktif untuk beberapa saat.

Twitter dalam pernyataannya mengatakan akan mengambil langkah penegakan hukum terkait kejadian yang menimpa Banks. Twitter menegaskan mereka tidak akan pernah memberi toleransi terhadap peretasan. Apalagi sampai membocorkan pesan pribadi yang sifatnya sangat rahasia.

"Kebijakan kami melarang keras distribusi layanan kami atas materi yang diperoleh melalui peretasan," demikian keterangan Twitter.

Potensi Pelanggaran Data

Seorang pakar cybersecurity yang diwawancarai BBC mengatakan, jika seandainya si hacker peretas akun Banks tertangkap, maka ia akan dikenai undang-undang Penyalahgunaan Komputer (Computer Misuse Act).

Sementara konsultan perlindungan data, Tim Turner, menilai Twitter bisa dikenai undang-undang Perlindungan Data (Data Protection Act) karena dalam kasus Banks terjadi penyalahgunaan data dan kelalaian Twitter. Bisa jadi link-link tertentu yang diberikan Banks melalui DM terhubung dengan platform Leave.EU yang berisi data tertentu.

"Ada kepentingan publik ketika terdapat penyalahgunaan data ataupun data yang didapatkan dengan cara melanggar hukum," kata Tim Turner yang menilai kasus ini akan menjadi pembicaraan publik.

Februari 2019 perusahaan asuransi milik Banks bersama Leave.EU dikenai denda sebesar 120 ribu poundsterling karena melanggar UU perlindungan data. Seorang jurnalis Carole Cadwalladr mengatakan apa yang menimpa Banks adalah pelajaran baginya untuk lebih menghargai data dan menegakkan UU perlindungan data.

"Kejadian ini adalah momen bagi Banks untuk berpikir menegakkan UU Perlindungan Data. Sebelumnya ia telah menghina UU tersebut," kata Cadwalladr yang kerap bersitegang dengan Banks di media massa.