New York, Cyberthreat.id – Pemerintah Amerika Serikat mewajibkan perusahaan mata uang kripto (cryptocurrency) yang bergerak di bisnis layanan uang, seperti halnya aset pertukaran dan penyedia layanan dompet untuk membagikan informasi tentang pelanggannya.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCen) Kenneth Blanco seperti diberitakan Reuters, Jumat (15 November 2019).

Sebagai bagian dari peraturan anti-pencucian uang, regulasi yang dikenal dengan “travel rule” itu juga mengharuskan (1) pertukaran mata uang kripto untuk memverifikasi identitas pelanggan, (2) mengidentifikasi pihak asli dan penerima transfer sebesar US$ 3.000 atau lebih tinggi, (3) dan mengirimkan informasi itu kepada rekanan jika ada.

"(Regulasi) ini berlaku untuk CVC (convertible virtual currencies atau mata uang virtual yang dapat dikonversi)," kata Blanco pada konferensi yang diselenggarakan oleh Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain yang berbasis di New York.

“Yang kami harapkan, Anda [perusahaan-perusahaan] akan patuh...,” ia menambahkan.

Kebijakan tersebut muncul karena kejahatan cryptocurrency melonjak dengan kerugian hingga miliaran dolar; kebanyakan penegak hukum berurusan dengan kasus pencucian uang besar yang berada di pusat dunia virtual. CipherTrace, perusahaan forensik blockchain AS dalam sebuah laporan yang dirilis pada Agustus, mengatakan pencurian, penipuan, dan penipuan cryptocurrency dapat menghasilkan uang lebih dari US$ 4,3 miliar pada tahun ini.

Aturan “travel rule” pertama kali dikeluarkan oleh FinCEN pada 1996 sebagai bagian dari standar anti pencucian uang yang berlaku untuk semua lembaga keuangan AS. (cek di sini PDF).

FinCEN memperluas cakupan aturan pada Maret 2013 untuk diterapkan pada pertukaran mata uang kripto dan pada Mei 2019 dikeluarkan pedoman untuk mata uang kripto.

Tindakan pemerintah tersebut dilakukan menyusul pedoman yang dirilis pada Juni lalu oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang dipimpin oleh Departemen Keuangan AS.

FATF adalah organisasi global antarpemerintah yang ditujukan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF juga mengarahkan pertukaran crypto dan regulator di seluruh dunia untuk mematuhi “travel rule” dan memberi waktu sekitar setahun untuk melakukannya sejak Juni kemarin.

"FinCEN ... telah melakukan pemeriksaan yang mencakup kepatuhan terhadap aturan perjalanan dana sejak 2014," kata Blanco.

Pedoman FinCEN pada Mei lalu tentang “travel rule” sempat menciptakan kebingungan dalam industri kripto. Sebab, sebagian pelaku meyakini bahwa aturan tersebut tidak berlaku untuk mereka.

Dalam wawancara sebelumnya, Dave Jevans, CEO CipherTrace, mengatakan orang-orang di industri kripto terkejut dengan langkah FinCEN tersebut karena mata uang digital tidak pernah diklasifikasikan sebagai uang dan aturan perjalanan (travel rule) tidak berlaku  untuk pelaku industri kripto.