Ilustrasi | Foto: freepik.com
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Cyberthreat.id – Pemerintah Australia disarankan untuk menggunakan identitas digital dalam memverifikasi usia seseorang ketika mengakses pornografi online.
Dorongan itu disampaikan oleh Digital Transformation Agency (DTA), lembaga pemerintah yang fokus di teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “DTA juga mengatakan aturan ini juga perlu diperluas ke sektor swasta,” demikian seperti dikutip dari ZDNet, Kamis (14 November 2019).
Dalam rancangan regulasi yang diajukan kepada Komite Tetap DPR bidang kebijakan sosial dan penyelidikan urusan hukum, DTA mengatakan, progran identitas digital tidak melibatkan pengidentifikasi unik juga tidak memungkinkan pelacakan aktivitas online.
“Identitas digital menyediakan sarana bagi seseorang untuk mengotentikasi identitas mereka secara online," tulis DTA.
DTA mengatakan kerangka kerja identitas ilegal tersebut juga akan diperluas ke situs web judi online. Saat ini, DTA telah memberikan status dua penyedia ID (penyedia layanan identitas tepercaya), pertama adalah myGovID, yang ditangani oleh Australian Taxation Office (ATO).
Menurut DTA, ini seperti pemeriksaan ID pada perangkat pintar, dan memungkinkan warga negara untuk memverifikasi identitas mereka sehingga mereka dapat mengakses layanan pemerintah menggunakan identitas yang telah diverifikasi, daripada diverifikasi terus-menerus oleh setiap entitas pemerintah.
Tak hanya itu, menurut Menteri Layanan Pemerintah Stuart Robert, Australia Post juga diberikan akreditasi sebagai penyedia identitas kedua ke dalam sistem identitas digital.
“Ini menjadi salah satu langkah dasar yang diperlukan agar sistem dapat berkembang menjadi solusi ekonomi yang sesungguhnya," ujar Robert.
"Sistem identitas digital saat ini hanya menyediakan akses ke layanan pemerintah federal yang dipilih. Sementara sistem ini diharapkan memungkinkan akses ke sektor pemerintah dan layanan pemerintah negara bagian atau teritori, ini masih jauh di jalurnya dan akan membutuhkan perubahan legislatif dan teknologi,” tutur dia.
"Penggunaan identitas digital untuk mencapai verifikasi usia untuk semua situs judi online global dan situs-situs pornografi online akan memerlukan perluasan sistem Identitas Digital Australia ke entitas swasta internasional," ia menambahkan.
Usulan DTA tersebut memperkuat usulan Departemen Dalam Negeri Australia bulan lalu terkait dengan “Layanan Verifikasi Wajah” dan “Layanan Verifikasi Dokumen” digunakan untuk alasan yang sama—pornografi online.
Berita Terkait:
Departemen Dalam Negeri mengakui Layanan Verifikasi Wajah belum bisa berlaku karena mengandalkan pengesahan undang-undang biometrik melalui Parlemen.
Redaktur: Andi Nugroho
Share:
