Cyberthreat.id - Dua pekan lalu Twitter mengumumkan melarang iklan politik. Jumat (15 November 2019) Twitter resmi memberlakukan larangan tersebut. Platform Twitter tidak mengizinkan seluruh konten politik yang dinilai mempromosikan, menyebut kandidat, partai, Pemerintah, pejabat hingga organisasi politik yang tampil secara bersamaan di platform mereka.

"Gagasan yang ingin disampaikan Twitter adalah jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," demikian keterangan Twitter dilansir USA Today, Jumat (15 November 2019).

Kebijakan yang diambil Twitter berbeda dengan Facebook yang menaungi Instagram, WhatsApp dan Facebook Messenger. Raksasa digital milik Mark Zuckerberg itu mengizinkan iklan politik di platform digital masing-masing. Facebook berpendapat, mereka tidak peduli integritas pesan yang disampaikan kandidat politik karena itu urusan pemilih.

"Aturan baru berlaku secara global dan untuk semua jenis iklan," tegas Twitter.

Twitter menegaskan mereka hanya melarang iklan politik. Artinya, Twitter hanya melarang promosi konten politik yang dibayar atau berbayar. Sebaliknya konten politik tetap dibiarkan. Dalam keterangannya Twitter menyatakan platform mereka 'adalah permainan yang adil' dimana setiap orang atau organisasi dapat mengejar tujuan mereka seperti sebelumnya.

"Mereka tidak dapat membayar untuk mendapatkan pesan dan simpati di depan banyak orang."

Berikut salah satu bagian keterangan Twitter terkait larangan iklan politik:

"Kami mendefinisikan konten politik sebagai konten yang merujuk kandidat, partai politik, pejabat pemerintah terpilih atau yang ditunjuk, pemilihan, referendum, surat suara, undang-undang, peraturan, arahan, atau hasil peradilan."

"Iklan yang berisi referensi ke konten politik, termasuk banding untuk memilih, meminta dukungan keuangan, dan advokasi untuk/terhadap salah satu dari jenis konten politik yang tercantum di atas."

Butuh Respon Publik

Kebijakan yang diambil Twitter banyak menuai pujian, tetapi di sisi lain mereka akan menjadi musuh bersama terutama orang-orang yang bermain di politik. Meskipun sebenarnya Twitter masih memberi ruang untuk media massa yang mengabarkan isu politik dalam lalu lintas pesan mereka.

"Mereka akan diserang tanpa ampun," tulis TechCrunch.

Sempat muncul anggapan bahwa media massa kerap memberitakan kepentingan politik tertentu, namun yang dilihat Twitter dalam hal ini adalah aliran dana atau nilai ekonomi pesan tersebut. Media massa tidak memberikan uang kepada kandidat atau partai tertentu.

"Dengan demikian, Twitter tetap mengizinkan promosi konten terkait teknis pelaksanaan Pemilu, bantuan bencana (tidak peduli siapa yang menyumbang), hingga demontrasi imigran."

Kepala kebijakan Twitter, Vijaya Gadde, mengatakan aturan yang dibuat merupakan 'wilayah baru'. Untuk itu Twitter akan berusaha transparan dan mencari input informasi sebanyak-banyaknya dari publik.

"Seperti halnya setiap kebijakan yang kami praktikkan, kebijakan itu akan berkembang dan kami akan mendengarkan tanggapan Anda," kata Vijaya Gadde.