Cyberthreat.id - Dewan Penasehat Angkatan Darat (AD) India mengumumkan telah melarang seluruh pejabat militer menggunakan aplikasi chatting dan media sosial yang umum digunakan, terutama Facebook dan WhatsApp yang masih satu perusahaan dengan Instagram.

"Petugas yang memegang jabatan penting dan orang lain yang rentan terhadap peretasan dan kebocoran data rahasia," demikian keterangan AD India dilansir INC42, Jumat (16 November 2019).

Pelarangan ini muncul setelah kasus spyware Pegasus yang menyerang WhatsApp bulan lalu meledak. Negara yang ketergantungan atau memiliki pengguna WhatsApp khawatir karena Pegasus mampu memata-matai pengguna.

Pegasus juga mampu mencuri data pengacara, jurnalis, aktivis hak asasi manusia, pembangkang politik, diplomat, dan pejabat senior pemerintah asing lain. Mantan kontraktor CIA dan programmer AS, Edward Snowden, menduga Arab Saudi menggunakan spyware Pegasus untuk melacak kegiatan dan menguntit wartawan Jamal Khashoggi yang dibunuh dengan kejam 2 Oktober 2018.

AD India mengatakan tindakan yang diambil merupakan langkah pengamanan dan pencegahan. Semua perwira yang memegang posisi sensitif, lintas divisi dan lintas brigade, diminta untuk segera berhenti dari ketergantungan menggunakan WhatsApp.

Kajian Lebih Lanjut

Tak sampai di pelarangan WhatsApp dan Facebook, AD India juga melakukan kajian dan analisis tren media sosial serta mengidentifikasi serangkaian tantangan baru tentang cara pejabatnya menggunakan internet.

Divisi Cyber Army AD India mengatakan platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp memiliki potensi untuk mengumpulkan data intelijen, dan dapat menimbulkan ancaman bagi keluarga dan teman personel tentara.

Tahun 2016 sebenarnya AD India pernah mengeluarkan aturan tentang etika bermedia sosial tentara. Sayangnya aturan ini belum ditanggapi serius hingga akhirnya muncul kasus Spyware Pegasus yang menghebohkan.

"Keluarga tentara diminta untuk berhenti memposting foto dalam balutan seragam atau foto-foto lokasi mereka yang dapat memberikan rincian lokasi sensitif pada aplikasi media sosial hari ini."

Kekhawatiran AD sama dengan kekhawatiran pemerintah India tentang WhatApp dan Pegasus. Namun pemerintah lebih jauh melindungi warganya dengan mencoba untuk melacak sumber hoaks, disinformasi dan konten negatif lainnya yang bersumber dari WhatsApp cs.

Pemerintah India menyebutnya dengan 'memantau lalu lintas pesan'.

WhatsApp dan Facebook kini sedang terlibat dalam kasus Mahkamah Agung (SC) melawan pemerintah India atas permintaan keterlacakan asal-usul pesan yang dikirim di WhatsApp.

WhatsApp mengatakan, jika pemerintah India melakukan pemantauan lalu lintas pesan, itu akan melemahkan enkripsi end to end mereka yang bakal berdampak pada privasi pengguna.