Jakarta, Cyberthreat.id – Ketua Umum Federasi Teknologi Indonesia Andi Budimansyah mendorong agar pemerintah mulai menggagas sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang bisa dipakai untuk lintas negara.

“Saatnya GPN digunakan untuk pembayaran pada transaksi online dari provider lintas negara,” kata dia kepada Cyberthreat.id, Rabu (13 November 2019).

Alasan dia adalah transaksi online yang kini semakin banyak. Saat ini perbankan nasional telah banyak menyediakan pembayaran online untuk nasabah, baik secara langsung maupun melalui payment switching atau gateway yang juga sudah bekerja sama dengan perbankan.

Di Indonesia, alat pembayaran digital atau e-wallet seperti GoPay, Ovo dan Dana sudah tersedia. Sayangnya, layanan mereka hanya sebatas di dalam negeri, belum bisa dipakai lintas negara.

“Sangat berbeda dengan misalnya Visa atau MasterCard yang sudah mendunia,” tutur Andi.

Visa dan MasterCard, menurut Andi, memang membantu percepatan dalam transformasi digital, utamanya dalam pembayaran transaksi yang lintas negara.

Namun, dari sudut pandang negara, keduanya memiliki kekurangan, yakni terkait hak pemerintah untuk mendapatkan pajak PPN dan/atau PPh atas transaksi yang terjadi.

Ia mencontohkan, layanan video streaming Netflix, layanan iklan digital seperti Google, Facebook, Istagram, atau layanan Cloud seperti AW atau layanan e-commerce lain yang lintas negara.

“Masalah ini bukan hanya dihadapi Indonesia, namun negara lain,” kata dia.

Pendapatan negara

Ia kemudian mengambil contoh pelanggan aplikasi Netflix. Menurut Andi, potensi pendapatan dari Netflix harus dilihat oleh pemerintah melalui skema pembayaran online lintas negara.

Sekadar diketahui, Netflix memiliki pelanggan cukup besar di Indonesia. Menurut Statista, tahun ini jumlah pelanggan di Indonesia mencapai 481.450 dan diprediksi bertambah dua kali lipat pada 2020.

Dari jumlah tersebut pendapatan Netflix bisa mencapai puluhan miliar per bulan. Saat ini, Netflix menawarkan tiga paket seharga Rp 109.000, Rp 139.000, dan Rp 169.000. Jika diambil paket terendah, misalnya, pendapatan Netflix dari pelanggan Indonesia mencapai Rp 52,4 miliar.

Dan, anehnya, Netflix tak pernah kena pajak. Selama ini untuk berlangganan, pengguna memakai kartu kredit Visa atau MasterCard sebagai alat pembayaran.

Netflix yang kini belum memiliki badan usaha tetap di Indonesia otomatis tak bisa dikenai PPh. Jika menggunakan skema PPN sebesar 10 persen, Netflix seharusnya bisa kena pajak sekitar Rp 62 miliar.

Berkaca dari situ, menurut Andi, saat ini Indonesia sudah punya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang cukup andal (reliable) untuk menangani transaksi dalam satu bank atau antarbank di dalam negeri.

Namun, “GPN yang sudah bagus, perlu ditambah beban dan diberi tanggung jawab [...] juga untuk menampung pembayaran atas transaksi lintas negara,” ujar Andi.

Ia mengusulkan agar regulasi terkait hal itu, sebagai dasar pemberlakukan transaksi lintas negara, perlu disiapkan oleh pemerintah dan otoritas negara yang kompeten.

“Kalau masalah teknis, saya sangat yakin GPN mampu untuk melakukan penarikan biaya PPN dan PPh sekaligus,” tutur dia.

Maka dari itu, Andi mengusulkan agar layanan pembayaran seperti Visa dan Master Card, eMoney/eWallet dari luar negeri sebaiknya lewat GPN terlebih dulu. “Sampai nantinya ada kesepakatan OECD yang disepakati oleh pemerintah Indonesia,” kata dia.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) adalah organisasi internasional yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Tujuan organisasi ini mempererat kerja sama dan pembangunan ekonomi antar negara. Berdiri sejak 1948, kini anggotanya telah mencapai 36 negara.

Menurut Andi, penerapan GPN penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, bertarung pada arena yang sama (equal playing field) bagi industri sejenis di dalam negeri.