IND | ENG
Komisi I Minta BSSN Basmi Pabrik Hoaks dan Deepfake

RDP Komisi I dengan BSSN | Foto: Arif Rahman

Komisi I Minta BSSN Basmi Pabrik Hoaks dan Deepfake
Arif Rahman Diposting : Rabu, 13 November 2019 - 20:23 WIB

Cyberthreat.id - Anggota Komisi I Sukamta meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk lebih dalam menangani masalah hoaks yang sudah menjadi industri. Ia berharap BSSN bisa mematikan pabrik hoaks yang sudah tergolong sebagai ancaman keamanan nasional.

"Kita semua tahu bahwa hoaks ini bagian dari bisnis. Kalau dikaitkan dengan politik, hoaks ini muncul dari banyak pihak. Ada industri atau troll factory. Yaitu pabrik troll, pabrik hoaks yang memang sengaja membakar anak bangsa ini," kata Sukamta saat RDP Komisi I dengan BSSN di Senayan, Jakarta, Rabu (13 November 2019).

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BSSN menurut Sukamta lebih tepat melakukan pembasmian pabrik-pabrik hoaks yang telah menghabiskan energi bangsa. Teknologi melawan teknologi mematikan sumber-sumber hoaks.

Padahal, kata dia, gelombang hoaks hanyalah 10 persen dari masalah cyber crime dan ancaman siber nasional. Sementara 90 persen lainnya masalah di ruang siber adalah persoalan yang lebih banyak lagi.

"Kalau BSSN bisa mematikan troll factory di tanah air. Saya sebagai anggota Banggar komitmen memberikan anggaran Rp20 triliun, tapi kalau cara BSSN sama dengan yang lain seperti Kominfo mematikan server. Itu cara-cara analog, cara-cara tidak cerdas. BSSN bukan seperti itu penanganannya," ujarnya.

Ancaman DeepFake

Sukamta menyebutkan perkembangan teknologi digital sudah jauh lebih advanced ke depan. Hoaks, kata dia, sudah bisa dimodifikasi melalui teknologi video dan audio yang dipalsukan (Deepfake).

"Bayangkan foto Pak Presiden dari 2D diubah menjadi 3D. Lalu suara Pak Presiden dikloning dan tiba-tiba disebarkan di seluruh jaringan media, baik media sosial maupun media massa. Kemudian Pak Presiden menyatakan dengan ini perang dengan negara tetangga," ujarnya.

"Bukankah ini ancaman yang sangat hebat. Dan ini salah satu saja dari cybercrime. Saya kira kita harus punya strategi dan taktik yang matang dari sekarang."

Anggota Komisi I, Muhammad Iqbal, mengakui siber Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara lain. Belajar dari pengalaman di beberapa negara maju, serangan siber mampu meluluhlantakkan perekonomian dan infrastruktur.

"Kalau saya lihat ini sifatnya BSSN koordinator saja. Yang kita inginkan ke depan BSSN tidak hanya sebagai koordinator, tapi juga tindakan melalui RUU KKS yang menguatkan peran dari BSSN, tapi jangan juga sampai RUU KKS ini melanggar hak privasi," ujar Iqbal.

Anggota Komisi I, Farhan, ingin mengetahui roadmap keamanan dan ketahanan siber yang dimiliki BSSN. Dengan demikian, bisa dipetakan keperluan dan kebutuhan Indonesia dalam dua tahun ke depan sehingga negara betul-betul tahan terhadap ancaman siber.

Ia juga mempertanyakan keamanan sistem transportasi nasional yang termasuk infrastruktur kritis. Misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung atau Jakarta-Surabaya.

"Kami tentu ingin melihat roadmap BSSN ke arah sana," ujarnya.

Selain itu, Farhan menyebut Indonesia telah menghadapi berbagai cobaan awal dalam keamanan dan ketahanan siber. Ia mencontohkan saat masyarakat panik ketika saldo di Bank Mandiri menjadi nol tanpa melakukan transaksi apa-apa.

"Bisa jadi itu kecelakaan, tapi bisa jadi itu percobaan. Ini kan menjadi pertanyaan besar," katanya.

Anggota Komisi I Dave Laksono mengingatkan pentingnya literasi dan edukasi dalam menghadapi hoaks dan perkembangan teknologi selanjutnya. Menurut dia, literasi adalah pekerjaan yang tidak akan pernah berhenti.

"Butuh narasi yang kuat agar masyarakat tidak termakan isu hoaks. Soal RUU (KKS) ini kami dukung dan posisi BSSN tegas dalam pencegahan, penangkalan dan pembasmian hoaks. Anggaran bisa kami tingkatkan," ujarnya.

Anggota Komisi I, Sturman Panjaitan, mengatakan Indonesia sudah saatnya memerlukan RUU KKS. Salah satu alasan yang dikemukakannya adalah hampir 60 persen populasi dunia saat ini sudah terkoneksi internet.

"Artinya ini rawan sekali serangan siber. Banyak negara yang terganggu karena serangan siber tadi itu. Georgia, Ukraina, Estonia pernah lumpuh di sektor infrastruktur akibat serangan siber. Dan saya yakin juga itu mati listrik oleh PLN itu ada percobaan," ujarnya.

#Bssn   #komisi1   #ruukks   #hoaks   #Deepfake   #cybersecurity   #cyberthreat   #roadmap   #iikn   #spbe   #teknologisiber

Share:




BACA JUGA
BSSN-Huawei Techday 2024
Keamanan Siber Membutuhkan People, Process, dan Technology.
Jaga Kondusifitas, Menko Polhukam Imbau Media Cegah Sebar Hoaks
Menteri Budi Arie Apresiasi Kolaborasi Perkuat Transformasi Digital Pemerintahan
BSSN dan Bank Riau Kepri Syariah Teken Kerja Sama Perlindungan ITE
BSSN Selenggarakan Workshop Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata