Cyberthreat.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan Komisi I telah sepakat untuk kembali mengusulkan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

"Kami di rapat internal sudah memutuskan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sudah kami sepakati untuk menjadi usulan Komisi I kembali," kata Abdul Kharis saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Komisi I, Senayan, Jakarta, Rabu (13 November 2019).

Abdul Kharis berharap RUU KKS harus cepat diselesaikan karena memang urgensinya sangat tinggi. Itu sebabnya sebelum diminta Komisi I sudah lebih dulu mengusulkan RUU tersebut.

"Kami harapkan BSSN segera punya payung hukum UU yang lebih kuat dibanding sekedar Perpres," ujarnya.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan terima kasih kepada Komisi I DPR RI atas inisiatif tersebut.

Dalam paparannya, Hinsa Siburian mengatakan anggaran BSSN untuk tahun 2020 di kisaran Rp 2,2 triliun yang mayoritas digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), penelitian dan pengembangan (Litbang/R&D), dan pembangunan National Security Operation Center (NSOC).

"Secara umum siber negara lain sudah sangat maju dan kita ingin mengejar ketertinggalan itu. Saya berterima kasih karena DPR khususnya Komisi I sangat memahami bagaimana kita sudah masuk ke sebuah era perang informasi dan perang siber sehingga siber kita harus diperkuat," ujar Hinsa Siburian.

Anggota Komisi I Sukamta mengatakan anggaran BSSN sebesar Rp 2,2 triliun sangat kecil jika melihat tanggung jawab dan bebannya untuk melindungi negara dan ruang siber nasional. Mulai dari perlindungan ruang siber, pengembangan SDM dan teknologi, ekonomi digital hingga infrastruktur kritis nasional.

Secara khusus ia berharap BSSN membasmi pabrik hoaks dan industri hoaks yang mencari keuntungan di Indonesia. Menurut dia, melawan hoaks dengan pembatasan internet bukan jalan yang tepat dan bijak karena perang teknologi harus dilawan dengan teknologi.

"Saya kira kalau soal anggaran untuk BSSN ini mungkin bisa sampai Rp 20 triliun ini. Saya serius karena ini cakupannya BSSN sangat luas," kata Sukamta.