Cyberthreat.id – Twitter, perusahaan microblogging, menyatakan sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi video palsu (deepfake) di platformnya. Perusahaan pun meminta tanggapan dari pengguna tentang rencana itu. 

Twitter telah membuka masukan publik melalui survei dan tweet dengan tagar #TwitterPolicyFeedback hingga 27 November 2019.

Menjelang rangkaian Pemilihan Presiden AS pada November 2020, media sosial menjadi sorotan terkait dengan ancaman berita hoaks, termasuk deepfake.

Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa memanipulasi video tampak realistis; tampaknya seseorang mengatakan apa yang diucapkan, padahal nyatanya tidak seperti itu.

Twitter mengatakan akan menghapus konten yang menyesatkan dan dapat mengancam keselamatan fisik atau menyebabkan pelanggaran serius lainnya.

Twitter tahun lalu melarang deepfake dalam konteks pornografi, yaitu  melarang gambar atau video yang secara digital memanipulasi wajah seseorang ke tubuh telanjang orang lain.

Sejauh ini, menurut Reuters, Selasa (12 November 2019), belum ada video deepfake yang dibuat dengan baik terkait dengan isu politik di Amerika Serikat. Sebelumnya pada Mei lalu, pernah muncul potongan video deepfake dari pidato anggota DPR AS Nancy Pelosi. Video itu menampakkan pidato Pelosi dengan suara cadel.

Setelah video Pelosi, muncul juga pidato CEO Facebook Mark Zuckerberg yang digambarkan dalam video palsu di Instagram. Ia mengatakan, "siapa pun yang mengendalikan data, mengontrol masa depan." Sayangnya, Facebook, yang juga sebagai pemilik Instagram, justrunya tidak mau menurunkan video tersebut.

Pada Juli, Ketua Komite Intelijen DPR AS Adam Schiff juga telah mengirimkan surat kepada CEO Facebook, Twitter, dan Google. Dalam surat itu, ia meminta perusahaan untuk menangani ancaman gambar dan video deepfake menjelang  Pemilu 2020.

Bulan lalu, Amazon Inc mengatakan akan bergabung dengan Facebook dan Microsoft Corp dalam "Deepfake Detection Challenge", sebuah ajang untuk mendorong penelitian ke ranah video palsu tersebut.