Cyberthreat.id - Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol. Dharma Pongrekun mengingatkan bahaya serangan siber menyasar sektor-sektor penting kehidupan manusia yang secara umum bisa membahayakan negara. Negara, kata dia, memerlukan manajemen krisis siber untuk menghadapi segala potensi  ancaman keamanan siber.

"Serangan siber bisa dikategorikan sebagai ancaman yang sangat berbahaya, karena sifatnya yang mengancam jiwa manusia, kestabilan ekonomi, atau kedaulatan negara," kata Komjen Pol Dharma Pongrekun saat membuka Focus Group Discussion (FGD) III, Finalisasi Manajemen Krisis Siber Nasional di Aula Kantor BSSN, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat, Senin (11 November 2019).

"Tidak ada kata lain, negara harus hadir memberikan perlindungan sekaligus menjamin keamanan nasional pada aspek keamanan siber," tegasnya.

FGD Manajemen Krisis Siber Nasional yang ketiga merupakan lanjutan kegiatan sebelumnya yang digelar di Jakarta 26 Agustus dan 10 Oktober. Dharma Pongrekun menyampaikan poin-poin penting terkait upaya BSSN dalam menyusun kebijakan manajemen krisis siber.

"Manajemen krisis merupakan suatu langkah administratif dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat, tepat, serentak, dan mampu 'menembus' ruang dan waktu terhadap semua potensi ancaman keamanan siber," ujarnya. 

Penekanan Kolaborasi

Dharma kembali menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi segala potensi ancaman siber. BSSN, kata dia, menjalankan tugas dan kewajiban pengamanan siber dengan melakukan kajian dan regulasi Manajemen Krisis Siber berbasis kolaborasi dan sinergi dengan berbagai sektor.

"Mengambil langkah proaktif dalam pengelolaan risiko guna ketahanan ruang siber," ujarnya.

Salah satu yang dicontohkan Dharma adalah betapa besarnya potensi ekonomi digital Asia Tenggara berdasarkan laporan Google-Temasek dan Bain bertajuk e-Conomy SEA 2019.

Laporan itu menyatakan nilai ekonomi berbasis internet Asia Tenggara mencapai 100 miliar USD atau 1.418,17 triliun. Dari jumlah itu, 40 persen atau 40 miliar USD berasal dari Indonesia.

"Dengan nilai pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan potensi ekonomi digital yang luar biasa. Indonesia harus menjaga potensi tersebut guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dharma.

Naskah Akademik

Manajemen Krisis Siber disusun dengan mengundang masukan dan tanggapan yang komprehensif dari tim akademisi dan praktisi ahli teknologi. Salah satu yang hadir dalam Finalisasi FGD adalah Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA., Mphil., MA.

Naskah Manajemen Krisis Siber menyebutkan sejumlah fokus diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menitikberatkan bidang keamanan siber melalui penyediaan dan pengamanan ekosistem ranah siber yang Nyaman, Ramah, dan Aman.

Kemudian memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data kepada masyarakat Indonesia melalui Regulasi, Infrastruktur Teknologi yang aman, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional yang bertujuan mewujudkan Keamanan Siber Menuju Kesejahteraan Ekonomi.

Dharma Pongrekun berharap Finalisasi Kebijakan Manajemen Krisis Siber menghasilkan naskah akademik tentang Krisis Siber dan konsep Rancangan Peraturan BSSN tentang Manajemen Krisis Siber Nasional yang unggul dan komprehensif, serta memberikan peta dan gambaran dalam mengelola krisis siber nasional.

"Menjadi basis dan panduan penyusunan regulasi yang terkait, dan dapat menjadi payung hukum pengelolaan krisis siber," ujarnya.