Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi menjalin kerjasama Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Gedung LKPP, Jakarta, Jumat (8 November 2019).

Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian bersama Kepala LKPP, Dr. Ir. Roni Dwi Susanto., M.Si menandatangani MoU sehari usai rapat koordinasi nasional pengadaan barang/jasa pemerintah bertajuk "Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju" pada tanggal 6-7 November.

"Kerjasama yang berlaku dalam jangka waktu tiga tahun ini sedianya mencakup beberapa hal terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam keterangan pers kepada Cyberthreat.id, Jumat (8 November 2019).

Hinsa kembali menegaskan pentingnya aspek keamanan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). MoU ini, kata dia, nantinya membuat BSSN memiliki berbagai peran dalam memberikan dukungan pemanfaatan sertifikat elektronik di berbagai transaksi elektronik LKPP.

BSSN juga akan memberikan dukungan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi terhadap infrastruktur IT yang dimiliki LKPP. Kedua pihak sepakat membangun kolaborasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pertukaran informasi.

"Sebagai leading sector di ranah siber, BSSN berperan dalam mewujudkan kolaborasi dan sinergi terhadap seluruh pemangku kepentingan di ranah siber. Mengusung visi untuk mewujudkan kedaulatan siber berkelas dunia atau world class cyber sovereignity," ujar Hinsa.

MoU ini termasuk salah satu upaya dalam merealisasikan peran BSSN di sektor pengamanan pertukaran informasi dan transaksi elektronik di lingkungan pemerintah. Hinsa Siburian menaruh harapan kepada seluruh instansi pemerintah, untuk dapat bersama-sama menyadari pentingnya keamanan informasi.

"Khususnya dalam implementasi teknologi," ujarnya.

Pembaruan MoU

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengungkapkan, sejak 2008 LKPP telah
mempercayai BSSN dalam melakukan kerjasama.

Ketika itu BSSN masih bernama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang melakukan pengembangan Aplikasi Pengamanan Dokumen sebagai pilot project untuk diterapkan di LPSE Provinsi Jawa Tengah, LPSE Universitas Diponegoro, dan dikembangkan hingga 14 LPSE di Jawa Tengah.

"Kerjasama ini merupakan bentuk
pembaruan nota kesepahaman yang telah dibangun sebelumnya," kata Roni Dwi Susanto.

Ke depan, kata dia, LKPP membutuhkan pendampingan dari BSSN terkait dengan penguatan dan audit keamanan sistem informasi bagi internal LKPP dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, serta penempatan personel BSSN di LKPP.

"Dengan adanya jaminan keamanan, pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dapat terealisasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelenggaraan SPBE," ujarnya.