Jakarta, Cyberthreat.id - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian menyatakan dukungan penuh kepada setiap usaha yang memperkuat ruang cyber Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, kata dia, BSSN memegang teguh komitmen untuk terus membangun keamanan dan ketahanan siber nasional.

"Kita akan kolaborasi melalui working group, investigasi dan penelitian bersama terkait teknologi, tren, dan permasalahan siber, dan capacity building dengan melaksanakan cyber security training," kata Hinsa dalam sambutannya saat Konferensi Cyber Security Indonesia (CSI) 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6 November 2019). 

Hinsa menuturkan, selama tiga tahun terakhir, usaha dan kerja keras Indonesia memperkuat ruang cyber terlihat dari laporan Global Cybersecurity Index (GCI) yang dikeluarkan International Telecommunication Union (ITU) dua tahun sekali.

Tahun 2018, kata dia, peringkat GCI Indonesia naik ke peringkat ke-41 dari 194 negara. Sebelumnya peringkat GCI Indonesia di posisi 70.

"Peningkatan peringkat yang signifikan ini tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif para pemangku kepentingan keamanan siber nasional yang dikonsolidasikan oleh BSSN dalam membangun dan mengembangkan ekosistem keamanan siber untuk mendukung peningkatan keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Peringkat GCI telah diakui dan menjadi rujukan secara global dalam komitmen dan usaha menjaga keamanan siber. Ada lima pilar parameter GCI yang meliputi aspek legal, aspek teknikal, aspek organisasi, aspek pembangunan kapasitas, dan aspek kerja sama.

"Kelima pilar tersebut menjadi salah satu landasan dalam menyusun Strategi Keamanan Siber Nasional," tegas Hinsa.

Langkah kongkrit BSSN juga ditunjukkan dalam memberikan layanan penilaian risiko dan identifikasi kerentanan serta audit keamanan TIK; mengembangkan dan mengoordinasikan kerangka kerja perlindungan Infrastruktur Kritis Nasional (IKN).

BSSN juga memberikan layanan capacity building; sosialisasi security awareness dan literasi keamanan siber; mengorganisasi dan melaksanakan latihan bersama untuk menguji prosedur dan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan, khususnya dalam sektor IKN.

"Konferensi CSI 2019 ini akan menjadi momen yang sangat strategis sebagai sarana dalam berbagi informasi mengenai keamanan siber, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan siber dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan siber nasional."

Strategi Keamanan Siber Nasional

Hinsa juga memaparkan strategi keamanan siber nasional yang diperlukan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden, dan/atau serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber.

Menurut dia, ada lima sasaran yang harus dicapai dalam mewujudkan strategi keamanan siber yaitu: meningkatkan ketahanan dan kapabilitas siber; menciptakan ekosistem inovasi keamanan siber; penguatan kerangka hukum di bidang keamanan siber; kerja sama internasional dan diplomasi siber.

"Indonesia sebagai bagian dari tatanan global tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, salah satu dinamika yang paling berpengaruh yaitu perkembangan TIK yang terhubung dalam suatu ruang siber," kata dia.

Perkembangan teknologi, ujar Hinsa, menjadi tantangan baru bagi strategi pertahanan dan keamanan berbagai negara, baik di tingkat pemerintah, infrastruktur kritis nasional, maupun masyarakat.

TIK telah memberi manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan perubahan kehidupan sosial. Namun di sisi lain, hal ini juga membawa risiko, ancaman baru keamanan informasi seperti pencurian, kebocoran data serta munculnya unauthorized network access.

"Sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya mengamankannya," tegas Hinsa.

Konferensi CSI 2019 mengusung tema 'In Support Of The Nation’s Cyber And Information Security Agenda'. Kegiatan ini dihadiri Duta Besar Hungaria Judit Pach, Duta Besar Cybersecurity Inggris, Henry Pearson, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Pejabat
Kementerian/Lembaga dan Instansi serta Para Pimpinan Badan Usaha, Komunitas dan Asosiasi Keamanan Siber.