Jakarta, Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk mengantisipasi serangan siber yang dapat mengancam keamanan siber nasional.

"Saya berharap semua pihak dapat membangun kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman siber sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki," kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian saat membuka konferensi Cyber Security Indonesia (CSI) 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6 September 2019).

Menurut dia, BSSN sangat terbuka bagi pihak mana pun untuk berbagi informasi terkait dengan keamanan siber.

"Kita akan kolaborasi melalui working group, investigasi, dan penelitian bersama terkait teknologi, tren, dan permasalahan siber, dan capacity building dengan melaksanakan cyber security training," tutur Hinsa.

Hinsa menyebutkan selama tiga tahun ini, BSSN berkomitmen untuk terus berperan dalam membangun keamanan dan ketahanan siber nasional melalui berbagai program kegiatan dan layanan yang telah dilaksanakan.

BSSN telah memberikan layanan penilaian risiko dan identifikasi kerentanan serta audit keamanan TIK; mengembangkan dan mengoordinasikan kerangka kerja perlindungan Infrastruktur Kritis Nasional (IKN); memberikan layanan capacity building, sosialisasi security awareness dan literasi keamanan siber; mengorganisasi dan melaksanakan latihan bersama untuk menguji prosedur dan kesiapsiagaan para pemangku kepentingan khususnya dalam sektor IKN.

Program dan layanan tersebut, kata dia, "berhasil meningkatkan tingkat keamanan siber" Indonesia dengan indikasi meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Cyber Security Index (GCI).

"Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif para pemangku kepentingan keamanan siber nasional," kata mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) tersebut.

Berdasarkan laporan GCI yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union (ITU), peringkat Indonesia naik dari peringkat ke-70 pada tahun 2017 menjadi peringkat ke-41 pada tahun 2018 dari 194 negara.

Peringkat GCI ini telah diakui dan menjadi salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber.

Penilaian GCI memiliki lima pilar parameter yang meliputi aspek legal, aspek teknikal, aspek organisasi, aspek pembangunan kapasitas, dan aspek kerja sama. Kelima pilar tersebut menjadi salah satu landasan dalam menyusun Strategi Keamanan Siber Nasional.

Menurut dia, strategi keamanan siber nasional diperlukan untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah dan mengelola ancaman, insiden, dan/atau serangan siber, meningkatkan budaya keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya keamanan siber.

Dalam kesempatan itu, BSSN sangat mengapresiasi konferensi Cyber Security Indonesia 2019 karena konferensi ini akan menjadi momen yang sangat strategis dan penting untuk disikapi bersama, dalam usaha dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan siber nasional.

"Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi kita semua untuk berunding dan bertukar pendapat mengenai strategi keamanan dan tata kelola keamanan siber di Indonesia," ujar Hinsa seperti dikutip dari Antaranews.com.