Ilustrasi | Foto: freepik.com
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Beijing, Cyberthreat.id – Parlemen China akhirnya menerbitkan undang-undang terkait dengan kriptografi. Regulasi ini dikeluarkan di saat pemerintah juga sedang menyiapkan mata uang kripto (cryptocurrency) sendiri selayaknya Libra Facebook.
Bank Sentral China telah membentuk tim peneliti sejak 2014 untuk membuat kajian dan mengeksplorasi tentang mata uang virtual tersebut. Tujuannya guna memotong biaya sirkulasi uang kertas tradisional dan meningkatkan kontrol pembuat kebijakan terhadap pasokan uang.
Mata uang kripto buatan negara itu akan dapat digunakan di seluruh platform pembayaran utama seperti WeChat dan Alipay.
Berita Terkait:
Undang-undang tentang kriptografi tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020 dan bertujuan "memfasilitasi pengembangan bisnis kriptografi dan memastikan keamanan dunia maya dan informasi," demikian tulis kantor berita resmi Xinhua seperti dikutip oleh Reuters, Minggu (27 Oktober 2019).
Undang-undang menyatakan bahwa negara mendorong dan mendukung penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kriptografi dan memastikan kerahasiaan.
Cryptocurrency yang diusulkan Facebook telah memicu kekhawatiran di antara regulator global bahwa mata uang itu bisa dengan cepat menjadi dominan sebagai pembayaran digital. Sejumlah negara juga mengkhawatirkan mata uang kripto seperti Libra dapat dipakai sebagai saluran pencucian uang mengingat jangkauan lintas batas jaringan sosial yang sangat besar.
Berita Terkait:
Seperti cryptocurrency lainnya, transaksi Libra akan diberdayakan dan dicatat oleh blockchain, yang merupakan buku besar bersama dari transaksi yang dikelola oleh jaringan komputer.
Presiden Cina Xi Jinping mengatakan pekan lalu bahwa negara itu harus mempercepat pengembangan teknologi blockchain sebagai inti untuk inovasi. Dan, yang menarik, China selama ini melarang adanya cryptocurrency, seperti Bitcoin dan lain-lain.
Share:
