Cyberthreat.id – Pemerintah Australia tengah mendorong penggunaan layanan verifikasi wajah (face verification) dan verifikasi dokumen (document verification) untuk sektor perekonomian.

Layanan itu untuk mendukung dan memperkuat layanan verifikasi usia untuk pornografi yang tengah dalam proses pembahasan.

Departemen Dalam Negeri Australia telah mengajukan RUU itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Australia. Salah satu contoh yang disoroti oleh pemerintah adalah penggunaan verifikasi wajah untuk mencegah penyalahgunaan SIM orangtua oleh anak-anak.

"Perangkat peraturan ini dirancang untuk mencegah kejahatan identitas. Departemen Dalam Negeri akan mendukung peningkatan penggunaan layanan verifikasi wajah dan dokumen di seluruh sektor ekonomi Australia untuk memperkuat proses verifikasi usia," ujar Depdagri, seperti dikutip dari ZDNet, Senin (28 Oktober 2019).

Depdagri menyadari bahwa layanan verifikasi wajah belum bisa dilakukan karena mengandalkan pengesahan undang-undang biometrik melalui parlemen.

Pada pekan lalu, Komite Gabungan Parlemen untuk intelijen dan keamanan mengatakan RUU itu tidak memiliki perlindungan privasi yang memadai dan perlu dirancang ulang.

Ketua Komite Gabungan Parlemen untuk intelijen dan keamanan, Andrew Hastie, mengatakan selama peninjauannya, komite melihat adanya kekhawatiran tentang perlunya memastikan tata kelola dan akuntabilitas yang tepat, terkait dengan perlindungan hak individu untuk privasi yang harus diutamakan dalam RUU tersebut.

"Dalam pandangan komite, perlindungan yang kuat dan mekanisme pengawasan yang tepat harus dijelaskan dengan jelas dalam undang-undang,” ujar dia.