Yogyakarta, Cyberthreat.id - Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memperkuat infrastruktur siber/cyber.

Kolaborasi diwujudkan dalam MoU penguatan sistem e-government di lingkungan Pemprov DIY melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, menuju "Efisiensi dan Perlindungan Data".

Sertifikat elektronik berperan sebagai elemen pendukung keamanan/security. Fungsinya dapat menjadi sarana penyediaan data yang akurat demi meningkatnya kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Implementasi sertifikat elektronik merupakan perwujudan dari layanan yang mampu memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan, autentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE atau e-government," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam keterangan pers yang diterima Cyberthreat.id, Jumat (25 Oktober 2019).

Sertifikat elektronik, kata Hinsa, telah terbukti mampu mewujudkan efisiensi di berbagai layanan sistem elektronik pemerintahan.

Penerapannya pada sistem elektronik Pemerintah DIY, kata dia, diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan melalui ketersediaan teknologi, melalui keandalan sistem dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Ekonomi Digital

Indonesia merupakan penyumbang terbesar ekonomi digital di Asia Tenggara. Nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara diperkirakan mencapai Rp 1.418,17 triliun pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, sebesar 40 persen atau sekitar Rp 567,9 triliun berasal dari Indonesia.

Dengan nilai pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara serta potensi ekonomi digital yang luar biasa ini, maka Indonesia harus menjaga potensi tersebut guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia itu, dibutuhkan regulasi dan infrastruktur teknologi," kata Hinsa.

BSSN memiliki peran untuk membantu meminimalisasi dampak risiko yang
diakibatkan oleh berbagai ancaman di ruang siber, termasuk melakukan penanggulangan insiden dan pemulihan pasca insiden keamanan siber.

Selain itu, BSSN turut berperan dalam
kebijakan dan sistem yang baik untuk menangani kondisi tersebut, sampai tataran operasional khususnya yang terkait dengan e-government, e-business dan e-commerce agar dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan sektor ekonomi digital.

"BSSN bertekad mewujudkan keamanan ruang siber Indonesia menjadi ekosistem yang aman, sehingga mampu memberikan jaminan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia"