Cyberthreat.id - Presiden Joko Widodo dalam pidato kepresidenannya saat dilantik di Gedung DPR RI, Minggu (20 Oktober 2019) telah menegaskan lima prioritas pembangunan dalam kepemimpinan periode kedua 2019-2024.

Pembangunan SDM, kelanjutan infrastruktur, menuntaskan kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi bukan pekerjaan mudah bagi Jokowi. Para pembantu presiden, yaitu menteri di kabinet, dituntut memiliki kemampuan berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan prinsip keterbukaan, menggunakan cara-cara baru serta nilai-nilai baru.

Analis politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, menilai para menteri yang ditunjuk presiden harus bekerja maksimal dengan prinsip digitalisasi dan tidak alergi dengan keterbukaan. Dua hal itu, kata dia, menjadi kunci pembangunan di era digital seiring perkembangan teknologi dan informasi.

"Semoga tidak ada lagi menteri yang alergi dengan keterbukaan informasi," kata Dedi kepada Cyberthreat.id, Minggu (20 Oktober 2019).

Jokowi, kata dia, harus melihat digitalisasi sebagai prioritas yang bisa membuat seluruh pekerjaan jauh lebih efisien dan efektif. Penyederhanaan birokrasi, layanan publik terintegrasi sampai potensi ekonomi digital harus ditopang dengan SDM yang kuat dan berkualitas.

Menurut Dedi, Indonesia ke depan tidak lagi menjalani zaman yang tertutup, tapi akan terjadi sebuah era keterbukaan yang meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga menuntut integritas yang berorientasi kepada hasil akhir.

"Kesadaran teknologi informasi memang mendapat prioritas dalam pidato, hanya saja sejauh ini presiden tidak segera mengambil kebijakan yang menjadi rujukan implementasi teknologi dalam birokrasi," ujarnya.

Analis politik Emrus Sihombing menyoroti program presiden terkait penyederhanaan eselonisasi yang harus dilakukan secara akurat dan tepat. Jangan sampai rencana ini hanya wacana karena efektivitas dan efisiensi birokrasi adalah sebuah keharusan yang wajib dilakukan dalam waktu singkat.

Infrastruktur digital Pemerintahan juga harus sinkron dengan kebijakan Palapa Ring yang baru saja diresmikan. Pertumbuhan pengguna internet harus diiringi dengan potensi ekonomi digital yang disebut telah bernilai Rp 569 triliun (40 miliar USD) di tahun 2019.

"Perubahan budaya membutuhkan usaha keras. Presiden tahu ini tidak mudah dilakukan karena kita berpacu dengan waktu. Penyederhanaan eselonisasi tidak mudah, tapi harus dilakukan. Kan kemarin sudah ada arahan jelas yaitu produktivitas dan hasil," kata Emrus.

Isu Korupsi

Salah satu kritik terhadap pidato Presiden Jokowi saat pelantikan adalah tidak sekalipun ia menyebutkan kata korupsi. Dedi Kurnia Syah menilai komitmen presiden bisa dipertanyakan karena di akhir jabatan periode 2014-2019 isu korupsi mengemuka dengan pelemahan KPK dan regulasi.

Meski demikian, Jokowi harus mampu menerapkan sebuah sistem yang benar-benar mampu meminimalisir korupsi. Sebagai contoh, Kementerian Dalam Negeri baru saja meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang bakal mempermudah kontrol kinerja pemerintahan agar lebih transparan.

"Harapan kita Indonesia ramah pada birokrasi jaringan, infrastruktur birokrasi digital dan digitalisasi. Memang ini tidak murah, tidak mudah, sehingga SDM yang menjalankan juga menentukan bagusnya sebuah birokrasi berbasis digital," ujarnya.