Cyberthreat.id - Presiden Joko Widodo menyatakan kepemimpinannya di periode kedua akan terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru di tengah dunia yang makin penuh risiko, tapi sangat dinamis dan kompetitif. 

"Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya," kata Presiden Jokowi di pidato pelantikan Presiden RI 2019-2024 di Gedung DPR RI, Minggu (20 Oktober 2019).

Jokowi menegaskan bahwa ia dan Pemerintahannya tidak ingin terjebak dalam titik yang "itu-itu" saja. Sebuah negara dan Pemerintahan harus berani mendobrak rutinitas. Prioritas, kata dia, adalah meningkatkan produktivitas dimana semua pekerjaan berorientasi proses pada hasil nyata.

"Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima," tegas Jokowi.

"Tugas kita (Pemerintah) itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending saja. Saya minta dan akan saya paksa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat."

Infrastruktur Fisik dan Cyber

Analis politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai apa yang disampaikan Presiden Jokowi sebenarnya hampir sama dengan lima tahun lalu atau ulangan saat ia berkampanye.

Dedi melihat Pemerintahan Jokowi belum ada sinergi maupun kolaborasi terkait kemajuan teknologi dan informasi. Contohnya Dari sisi knowledge maupun infrastruktur.

"Knowledge dikuasai oleh teknokrat dan universitas, sementara korporasi memiliki infrastruktur, pemerintah seharusnya menyiapkan regulasi. Hari ini, ketiganya tidak sejalan. Presiden harus mampu membuat kolaborasi dan sinergi," kata Dedi kepada Cyberthreat.id, Minggu (20 Oktober 2019).

Menurut Dedi, ada ketimpangan antara infrastruktur fisik yang digenjot luar biasa, dibandingkan infrastruktur cyber. Di era digital, kata dia, infrastruktur fisik harus menyatu dengan infrastruktur cyber. Contohnya pembangunan fisik diiringi pembangunan jaringan cyber.

Kebijakan selanjutnya yang harus diperhatikan adalah orientasi digital Pemerintahan. Indonesia, kata dia, akan menghadapi Bonus Demografi sementara "cara-cara baru" terus bermunculan lewat ekonomi digital. Dalam hal ini, faktor SDM sangat menentukan.

"Karena semua persoalan seharusnya beralih ke digital. Kelemahan kita, pemerintah selalu tertinggal. Sampai hari ini Pemerintah belum ada akomodasi terhadap sistem digital transportasi, financial technology (Fintech), birokrasi digital belum kelihatan dan sistem lainnya."

Secara keseluruhan Dedi menilai pidato Jokowi menggelorakan sistem berteknologi, tetapi dalam aktifitasnya presiden selalu memusatkan pada infrastruktur fisik yang tidak singkron. Terlebih menggunakan analogi sent dan delivered ala SMS.

"Memimpikan birokrasi di Indonesia berbasis jaringan sangat diperlukan. Salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur birokrasi digital, tapi kapan?"