Jakarta,Cyberthreat.id- Proyek Palapa Ring yang merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU telah usai.

Proyek Palapa Ring yang mencakup tiga area, yaitu paket Barat, Tengah, dan Timur tersebut, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (14 Oktober 2019).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Palapa Ring yang lebih dikenal dengan sebutan “Tol Langit” ini telah memberikan layanan komunikasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia, melalui internet kecepatan tinggi.

Pemanfaatan Palapa Ring sendiri akan lebih dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah pelosok. Hal tersebut membuktikan komitmen pemerintah yang tidak melihat Jawa Sentris, tetapi Indonesia Sentris.

“Di Papua kami membangun di 30 kabupaten/kota baru yang tidak ada jaringan tulang punggung atau backbone internet kecepatan tinggi. Jadi, Palapa Ring itu adalah seperti jalan tol untuk internet kecepatan tinggi,” kata Rudiantara di Jakarta, Senin, (14 Oktober 2019).

Rudiantara juga mengapresiasi kepada  seluruh ekosistem yang telah berperan dan berkomitmen menyelesaikan Palapa Ring dalam lima tahun terakhir.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Komisi I DPR RI yang dulu tidak henti-hentinya selalu menanyakan hal ini kepada kami, dan juga teman-teman operator yang ber-interkoneksi dan bekerjasama,” ujar Rudiantara.

Rudiantara melanjutkan,  Palapa Ring ibarat jalan tol bagi internet berkecepatan tinggi.

“Palapa Ring ini seperti jalan tol untuk internet kecepatan tinggi. Dari pintu tol tadi, dibangun akses ke dalamnya oleh teman-teman operator telekomunikasi. Jadi mulai saat ini, dari 514 kabupaten/kota, tidak ada yang tidak dihubungkan dengan jalan tol tadi,” jelas Rudiantara.

Rudiantara juga mengungkapkan, konsep Palapa Ring telah ada sejak tahun 2005, namun struktur yang tepat untuk menjalankan proyek tersebut baru ditemukan pada tahun 2015.

“Ini konsep sejak 2005 tapi belum pernah tereksekusi. Setelah 2015, baru kita mendapatkan struktur yang pas dengan skema kerja sama pemeirntah dan badan usaha (KPBU),” ungkap Rudiantara.