Jakarta, Cyberthreat.id- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah melaksanakan pembangunan Indonesiasentris, bukan Jawasentris.

Salah satu contohnya yaitu keberadaan Palapa Ring Timur. Palapa Ring, merupakan proyek jaringan internet serat optik, yang mencakup, Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.

“Kita telah membangun interkoneksi Papua dan Papua Barat, ada 42 kabupaten/ kota. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah yang tidak Jawasentris, tapi Indonesiasentris,” kata Rudiantara di Jakarta, Senin, (14 Oktober 2019).

Rudiantara menjelaskan, Palapa Ring Barat sudah rampung pada 2018, Palapa Ring Tengah selesai awal 2019, sedangkan Papua Ring Timur tuntas akhir Agustus 2019. Palapa Ring Timur mencakup Papua, Maluku, NTT (Nusa Tenggara Timur) sampai Rote Ndao.

Rencananya, Palapa Ring Timur selesai akhir kuartal kedua. “Namun di Papua, kondisi geografisnya tidak memungkinkan kami selesaikan tepat waktu, hingga baru selesai akhir Agustus 2019,” ungkap Rudiantara.

Rudiantara menambahkan, pemerintah membangun Palapa Ring Timur di 30 kabupaten/ kota yang tidak ada jaringan tulang punggung sama sekali. Rudiantara menjelaskan, Palapa Ring ibarat jalan tol untuk internet kecepatan tinggi.

“Mulai Agustus, dari 514 kabupaten/ kota, tidak ada yang tidak dihubungkan dengan jalan tol tadi. Ini Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta teman-teman operator yang membangun jaringan tulang punggung tadi,” imbuh Rudiantara.

Sementara itu, dilansir dari laman Kominfo.go.id, Palapa Ring merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU.

PT Telkom telah mengintegrasikan backbone serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU. Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten/kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh pihak swasta.

Bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat, PT LEN Telekomunikasi Indonesia, PT Palapa Timur Telematika, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah menuntaskan pembangunan jaringan serat optik nasional di seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Agustus 2019.

Ketersediaan layanan KPBU Palapa Ring dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kementerian Kominfo).

Anggaran tersebut diperoleh dari dana universal service obligation (USO) yang merupakan 1,25% pendapatan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang dikelola oleh BLU BAKTI.

Selain sebagai alternatif pembiayaan, skema KPBU merupakan skema yang ideal untuk mengadopsi best practice industri dalam memitigasi risiko pembangunan dan mempertahankan suatu service level agreement.

Sedangkan, berdasarkan kajian dari IIGF Institute (2019), mengindikasikan bahwa ketersediaan akses pitalebar (broadband) atas hadirnya Palapa Ring akan memberikan dampak terhadap perekonomian dalam berbagai bentuk, antara lain penngkatan PDRB di wilayah layanan antara 4,5% sampai dengan 6,4% dalam waktu 10 tahun.

Selain itu, dengan ketersediaan pitalebar sebanyak 2,5 juta pengguna pada tahun 2028, Palapa Ring diperkirakan akan menciptakan 200 ribu pekerjaan dalam waktu 10 tahun, Palapa Ring juga mempengaruhi percepatan ekspansi jangkauan pasar di sektor ritel dan pelayanan serta efisiensi sektor manufaktur dan industri.