Bandung, Cyberthreat.id - Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan sedang menyiapkan regulasi yang mengusulkan penggunaan rekapitulasi berbasis elektronik (E-Rekap) sebagai hasil resmi Pemilu/Pilkada.

Menurut dia, kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi yang lebih efisien, kredibel, transparan, murah dan hemat waktu.

"Kami ingin ke depan hasil rekap secara elektronik bisa jadi dasar penetapan hasil Pemilu resmi," kata Arief Budiman saat memantau persiapan penggunaan E-Rekap untuk Pilkada 2020 di ITB, Bandung, Jumat (11 Oktober 2019).

Selama ini data elektronik dari hasil penyelenggaraan Pemilu hanya dianggap sebagai informasi biasa, sementara hasil resmi tetap dilakukan secara manual.

Dengan e-Rekap, kata dia, masyarakat bisa dengan mudah mengakses seluruh informasi berkaitan dengan Pemilu. Bahkan masyarakat dapat mengecek sejak dari awal usai pemungutan suara.

Proses e-Rekap dilakukan dengan cara mengumpulkan data hasil penghitungan di TPA ke tabulasi data di pusat. Ada tiga opsi yang bisa dilakukan yakni mengirim langsung dari TPS, dari tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten dan kota.

"Hasil data yang terkumpul di tabulasi data inilah yang akan dijadikan acuan," ujarnya.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai e-Rekap dalam proses Pemilu sebagai proses yang jauh lebih efektif dan efisien. Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai pemanfaatan teknologi dalam Pemilu haruslah dipersiapkan dengan matang, inklusif, dan dengan waktu yang cukup.

KPU, kata dia, harus melakukan uji coba teknologi berulang, pelatihan yang maksimal untuk SDM seperti para petugas/operator teknis lalu membuka ruang adanya audit teknologi secara akuntabel.

"Termasuk membangun kepercayaan/trust publik terhadap teknologi yang digunakan," kata Titi kepada Cyberthreat.id, Jumat (11 Oktober 2019).

Kemudian KPU juga harus mempertimbangkan faktor sistem keamanan/security yang memadai dan membuka ruang adanya audit independent secara acak oleh pihak ketiga. Termasuk dalam rangka menguji akurasi sistem sekaligus membangun kepercayaan publik.

"Belajar dari Situng Pemilu 2019, jika ingin menerapkan e-recap KPU harus mampu membangun komunikasi publik yang tegas, jelas, dan baik," ujarnya.