Jakarta, Cyberthreat.id - Pakar keamanan siber Gildas Deograt mengatakan Indonesia harus mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi perkembangan teknologi deepfake yang terus berevolusi di berbagai negara. Bahkan, Amerika Serikat sebagai penguasa teknologi siber pun pusing menghadapi deepfake yang dikembangkan menggunakan Artificial Intelligence (AI).

"Sekarang dunia sudah masuk ke tahap penyebaran hoaks yang lebih mengerikan," kata Gildas di sela FGD Manajemen Krisis Siber yang digelar BSSN di Jakarta, Kamis (10 Oktober 2019).

Deepfake, kata dia, bukan lagi hoaks biasa yang mengubah konten, merekayasa gambar atau  pembelokan informasi. Saat ini masyarakat mengenal hoaks sebagai upaya mixing atau mencampur informasi separuh kebohongan dengan separuh kebenaran, tetapi yang dilihat adalah kebohongannya.

Sebaliknya deepfake adalah hoaks yang bisa membuat seorang tokoh berbicara dengan ekpresi muka dan gerak tubuh mirip dengan aslinya. Deepfake juga bisa menirukan suara seseorang mirip dengan aslinya mulai dari presiden, pemimpin spiritual, artis hingga CEO perusahaan besar.

"Deepfake ini sudah jadi industri, tapi yang saya lihat baru sebatas pornografi. Ke depan, deepfake ini disebar lebih masif lalu dikemas dengan berbagai tujuan seperti politik dan ekonomi menjadi komoditas bisnis yang besar. Luar biasa bahayanya."

Objek hukum AI sulit ditemukan

Jika saat ini deepfake melanda Indonesia dengan semburan video dan audio yang menyesatkan, menurut Gildas, negara dan bangsa Indonesia bisa langsung berada dalam keadaan krisis multidimensi yang mengancam ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

"Anda bisa bayangkan deepfake yang advanced dengan teknis tinggi sulit dibedakan apakah itu asli atau palsu."

"Deepfake bisa memalsukan rekaman CCTV, rekaman di suara di ruang sidang dipalsukan, rekaman video seorang pemimpin agama dipalsukan. Di AS rekaman Barack Obama sudah ada yang palsu dan anda coba cek saja di YouTube."

Gildas mengatakan Indonesia bisa memulai antisipasi dengan literasi dan edukasi intensif ke masyarakat. Kemudian, pendekatan regulasi soal AI juga penting. Suatu saat, kata dia, perkembangan AI bakal sulit menemukan objek hukumnya sehingga menjadi tantangan pada regulasi RI ke depan.

"Rekaman penyadapan koruptor yang melakukan koordinasi bisa direkayasa sehingga Pengadilan membatalkannya akibat deepfake. Jadi, masyarakat, Pemerintah, politikus, pelaku bisnis harus menyadari deepfake adalah tantangan bersama sehingga kita bersinergi agar Indonesia tidak hancur seperti di Timur Tengah," kata dia.