Jakarta, Cyberthreat.id - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta mengklarifikasi terkait dengan kabar pengadaan perangkat lunak antivirus senilai Rp 12 miliar.

Berita pengadaan itu pertama kali dimunculkan oleh anggota Komisi A DPRD DKI William Aditya Sarana yang melihat rencana anggaran di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dukcapil DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman membenarkan, bahwa anggaran senilai Rp 12 miliar tersebut pengajuan kegiatan untuk tahun 2020.

Dihubungi Cyberthreat.id, Jumat (4 Oktober 2019), Nurrahaman mengatakan, pengadaan tersebut tidak hanya untuk perangkat lunak antivirus, tapi ada rencana kegiatan, yaitu pengadaan lisensi perangkat lunak Microsoft Office 2016 dan perangkat lunak pengelolaan basis data (database) Oracle.

“Rencana anggaran [lisensi perangkat lunak] itu hanya ratusan juta, saya tidak begitu hafal detail angkanya,” ujar Nurrahman.

Pengadaan lisensi antivirus telah berjalan sejak 2012. Pada Rencana Strategis Dukcapil DKI Jakarta 2017-2022 yang disusun Juli 2018 juga telah tercantum pengadaan “sewa license perangkat lunak anti virus” hingga 2022. Bisa dilihat di bawah ini (klik di foto untuk file PDF):

---

---

Pada 2019, berdasarkan situs web apbd.jakarta.go.id,  memang terdapat pengadaan kegiatan “sewa license perangkat lunak anti virus”. Kegiatan ini masuk dalam program UP Teknologi Informasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp 269.115.000. Sayangnya, tidak tercantum detail anggaran tersebut untuk berapa perangkat.

Dinas Dukcapil DKI menggunakan perangkat lunak antivirus Symantec—perusahaan layanan antivirus dan cybersecurity asal California, Amerika Serikat.

“Pengadaan lisensi antivirus ini untuk mendukung pelayanan dan dari segi perangkat itu perlu pengamanan,” kata Nurrahman. Lisensi anti virus ini dibayar tiap tahun karena menyesuaikan pembaruan layanan.

Mengapa begitu mahal?

Nurrahman mengatakan, penghitungan biaya lisensi antivirus itu berdasarkan jumlah komputer. Lisensi anti virus tersebut akan digunakan di komputer kelurahan, kecamatan, suku dinas dukcapil, dan kantor dinas dukcapil.

“Dari Symantec memang seperti itu,” klaim dia. Namun, Nurrahman tak menyebutkan berapa harga lisensinya dengan alasan tak sedang memegang datanya.

Di tingkat kelurahan, kata dia, kebutuhan komputer yang diberi lisensi anti virus sekitar 3-4 unit per kelurahan, sedangkan jumlah kelurahan di Jakarta sebanyak 267 kelurahan. Artinya ada antara 800-1.000 unit komputer di seluruh kelurahan.

Di tingkat kecamatan, ada sekitar 2-3 unit komputer per kecamatan. Dengan jumlah 44 kecamatan, kebutuhan komputer sekitar 88-130 unit.

Di tingkat suku dinas, kebutuhan komputer antara 10-15 unit per suku dinas dukcapil. Dengan jumlah 5 kota dan satu kabupaten, pengadan lisesnya antara 50-75 unit.

Sementara di tingkat kantor dinas dukcapil, kebutuhan komputer baru 20-30 unit. Total, lisensi itu akan diterapkan di sekitar 1.000-an unit komputer.

Ia menegaskan sekali lagi tidak ada pengadaan komputer pada anggaran tersebut.

“Komputer-komputer tersebut sudah ada dan memang khusus untuk pelayanan kependudukan. Komputer tersebut berbeda dengan layanan lain, seperti PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) dan enggak boleh [dipakai] campur-campur untuk penggunaan lain,” kata Nurrahman.  

Biaya lisensi antivirus tersebut, kata dia, berbeda dengan biaya lisensi Ms Office 2016 yang pembeliannya memang bisa sekali pakai untuk kebutuhan seumur hidup.

Cyberthreat.id lalu menghubungi Symantec Indonesia. Produk Symantec selama ini didistribusikan melalui PT Metrodata Electronics. Public Relation PT Metrodata Electronics Melani Dwi Nastiti yang dikontak lewat WhatsApp mengatakan belum bisa memberikan keterangan karena perlu berkoordinasi lagi dengan bagian yang mengurusi lisensi tersebut.

Sementara itu, terkait lisensi Ms Office 2016, Nurrahman tak memberitahu harga lisensi Ms Office 2016 sekaligus berapa jumlah komputer yang akan memakainya.

Nurrahman mengklaim, sejumlah komputer di instansinya masih ada yang menggunakan perangkat lunak Office versi uji coba sehingga perlu membeli lisensi penuh. “Kami ingin agar perangkat komputer di lingkup kami, seluruhnya berlisensi penuh,” kata dia.

Yang jelas, seperti dikutip dari Kompas.com, saat pertama kali muncul pada 2016, Ms Office Home & Student dihargai Rp 1,7 juta dan Office Home & Business Rp 4,2 juta.

Sementara, di situs web Microsoft, harga Ms Office Professional 2019 senilai Rp 8,1 juta. Harga ini paling mahal dibandingkan dengan Office Home & Business senilai Rp 4,7 juta dan Office Home & Student senilai Rp 1,8 juta.

Untuk memastikan harga, Cyberthreat.id juga menghubungi bagian pemasaran Microsoft Indonesia di nomor 0078030160575. Dari keterangan karyawan Microsoft, yang dimaksud dengan lisensi adalah berupa perangkat lunak resmi yang mencakup aplikasi Word, Excel, Power Point, Outlook, dan lainnya sesuai paket yang dibeli.

Ia juga mengatakan, untuk lisensi Ms Office 2016 memang masih ada meski saat ini Microsoft menyarankan lebih baik memakai Ms 2019. Harga detail lisensi Ms Office 2016, kata dia, dipegang oleh mitra Microsoft yang di Indonesia ada tiga perusahaan dan hanya lewat mitra itulah, produk Microsoft dijual. Harga lisensi untuk klien pemerintah dan swasta berbeda. Klien pemerintah harganya lebih murah.

Untuk lisensi yang sekali pakai, kata karyawan itu, tidak bisa dipakai untuk lebih dari satu komputer. Ini berbeda dengan Office 365 yang bersifat langganan per tahun, di mana satu lisensi bisa dipakai banyak perangkat.

Jadi, pengadaan 50 komputer, misalnya, jika memakai Ms Office 2016, harus mengeluarkan biaya sebanyak 50 lisensi. Lisensi ini dipegang oleh satu lembaga yang membeli tersebut. Menurut karyawan itu, saat ini cara menginstalnya tidak lagi memakai CD, tapi bisa langsung memakai akun Microsoft.

Satu akun tersebut hanya bisa dipakai untuk satu komputer. Jika akun itu dicoba di dua perangkat, instalasi tidak bisa dilakukan. Jika akun telah dipakai di perangkat lain, akan muncul perintah untuk memilih salah satu.

“Tapi, kami masih ada juga menyediakan CD, itu bisa dikomunikasikan dengan mitra kami,” kata dia.

Server Alpukat Betawi

Tahun ini, Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Dukcapil DKI Jakarta baru saja melakukan pengadaan satu server .

Server itu dipakai untuk mendukung aplikasi Alpukat Betawi (Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat). Aplikasi ini berupa layanan online tentang administrasi kependudukan meliputi permohonan layanan, penjadwalan, dan memonitor layanan—layanan mencakup akta kelahiran, akta kematian, perekaman KTP, dan kartu identitas anak (KIA). Aplikasi ini bisa diunduh di Google Play Store.

Untuk mengelola data Alpukat Betawi, kata Nurrahcman, pihaknya memilih untuk memakai perangkat lunak Oracle. Oracle adalah perusahaan perangkat lunak asal California, Amerika Serikat yang mengembangkan sistem manajemen data. Lisensi perangkat lunak ini, kata Nurrahman, baru diadakan pada tahun depan.

Saat ini, kata dia, manajemen data memang memakai Oracle, tapi sifatnya masih uji coba. Makanya, “Kami ingin tahun depan Oracle bisa berlisensi penuh. Kelebihannya [berlisensi penuh] ya pasti ada, salah satunya kecepatan proses,” kata dia.

Menurut Nurrahaman, pembayaran lisensi perangkat lunak Oracle dibayar tiap tahun. Untuk tahun pertama, kata dia, akan dibayar penuh, tapi pada tahun kedua dan seterusnya mendapatkan potongan sekitar 15 persen dari biaya tahun pertama.

Perhitungan biaya lisensi tersebut, kata dia, disesuaikan dengan jumlah inti (core) prosesor server. Karena server Alpukat Betawi menggunakan komputer 16 core, biayanya dihitung sekitar Rp 800 juta dikali per core.

“Karena kami lembaga pemerintahan, kami dapat diskon 50 persen sehingga cukup membayar 8 core saja. Jadi, sekitar Rp 6,4 miliar,” kata dia.

Untuk mendapatkan keterangan soal lisensi itu, Cyberthreat.id sempat mengontak kantor Oracle Indonesia, tapi belum mendapatkan jawaban.