Jakarta, Cyberthreat.id- Perdagangan mata uang atau cryptocurrency membawa perubahan paradigma dalam sistem moneter dan keuangan di era modern yang semakin berkembang. Melihat tingginya risiko pada penggunaan bitcoin sebagai cryptocurrency maka diperlukan standar hukum yang lebih seragam antar negara.

Melihat perkembangan jaman di era digital ini, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia (RI) mengelar program Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum Antar Negara selama 4 hari sejak Selasa-Jumat, 1-4 Oktober 2019 di Aula Diklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta.

Sudarto, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang hadir sebagai pemateri dalam pelatihan ini mengapresiasi kegiatan yang digelar Badiklat Kejaksaan ini.

"Ini sangat bagus, bagus sekali, para penegak hukum harus mulai bersiap mengenai ini,  apa lagi kerjasama antar negara sangat bagus sekali. Karena pesertanya antar negara,” kata Sudarto melalui siaran pers, Kamis, ( 3 Oktober 2019).

Dia menjelaskan perdagangan mata uang Kripto atau cryptocurrency biasanya lintas negara dan menjadi sebuah kejahatan. Sehingga, perlu adanya kolaborasi aparat hukum antar negara.

"Mudah-mudahan tiap tahun Kejaksaan bisa mengelar kegiatan ini.  Tentunya ada kolaborasi aparat hukum antar negara lain, maka policy-nya semakin baik, tidak hanya mengantisipasi, tapi juga mengatur regulasi. Indonesia sudah ada regulasinya sudah berjalan untuk mengkaji kejahatan crypto," ujar Sudarto

Sementara, Kompol Ricky Boy Sialagan, Kasubnit 2 pada Subdit 1  Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskim, Mabes Polri yang juga hadir sebagai pamateri dalam acara tersebut, mengapresiasi pelatihan ini. Dia melihat, kegiatan ini akan menjadi sarana berbagi, bertukar pikiran, antara penegak hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan RI dan Jaksa dari negara lain.

"Pelatihan ini sangat bagus. Dengan mengundang negara lain juga menjadi penambahan yang bagus, karena  kejahatan siber dalam hal ini Kripto tidak bisa diselesaikan sendiri dan bila ketika kita mengunakan hubungan yang baik, kerjasama personal itu bisa menjadi sebuah kekuatan dalam mentekel kejahatan cyber terutama dalam hal ini ciber kripto,” ungkap Ricky.

Ricky menjelaskan, meski ada perjanjian Mutual Legal Assitance (MLA) antar negara namun semua itu butuh waktu lama. Sehingga, dalam penanganan kejahatan perlu ada kekuatan jaringan antar penegak hukum lintas negara.

“Kalau kita punya kekuatan yang sama dan punya jaringan antara penegak hukum, masak kita kalah sama penjahat yang juga punya jaringan. Itu yang harus dibawa aparat hukum. Jadi program ini saya recomended sekali, hubungan kerjasama antara penegak hukum Indonesia dan luar negeri," ujar dia.

Untuk diketahui Bank Indonesia (BI), pada tanggal 13 Januari 2018 telah melarang transaksi cryptocurrency berupa larangan pembelian, penjualan, atau pertukaran virtual currency.

Sikap Indonesia sama dengan Vietnam, Kyrgizstan, Ekuador, dan China. Namun adanya negara yang melegalkan maupun melarang transaksi cryptocurrency tidaklah menghalangi negara-negara di berbagai belahan dunia untuk mengantisipasi kejahatan yang berkaitan dengan cryptocurrency.