Jakarta, Cyberthreat.id - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengatakan Indonesia seharusnya sudah memiliki sistem layanan publik yang terintegrasi sehingga terwujud pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Sistem layanan publik, kata Djoko, harus efektif dan efisien sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. 

Ia mengingatkan, untuk mencapai ekosistem pemerintahan yang E-government tentu harus memenuhi standar pengamanan terutama dalam pelaksanaan layanan publik.  

"Sederhananya begini, seluruh kegiatan pemerintah di daerah, termasuk sistem layanan publiknya itu online semua," kata Djoko di sela BSSN CyberFest 2019 di Jakarta, Sabtu (27/4/2019). 

BSSN baru saja menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik. 

Kerja sama terjalin mulai dari level provinsi hingga pemerintah daerah (Pemda) Sulsel yang ingin memaksimalkan sistem layanan publik.

Poin-poin kerja sama mulai dari keamanan siber hingga tanda tangan digital yang diklaim bisa mengurangi korupsi. 

Djoko mengatakan BSSN juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat standar atau persamaan sistem layanan publik Tanah Air.  

"Ke depan kami berencana membuat Smart City dan yang didahulukan daerah yang paling siap. Nanti kalau sudah ada satu atau dua Smart City nanti daerah lain akan ikut," ujarnya.

Smart City merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. 

Masyarakat yang hidup di dalam Smar City jauh lebih efisien karena mendapat pelayanan publik yang baik ditambah kesejahteraan warganya meningkat.