Jakarta, Cyberthreat.id - Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 dilantik pada Selasa 1 Oktober 2019. Mereka adalah para wakil rakyat terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Analis politik Emrus Sihombing mengatakan anggota DPR yang baru terpilih harus memahami perkembangan teknologi informasi terutama teknologi cyber.

"Yang pasti mereka harus adaptasi terhadap kebaruan teknologi. Sudah terjadi sekarang revolusi romunikasi dan revolusi kebudayaan. Ada media sosial, teknologi 4.0 dan sebentar lagi 5.0, terjadi robotisasi, AI, big data dan sebagainya," kata Emrus kepada Cyberthreat.id, Selasa (1 Oktober 2019).

Simpelnya, Emrus meminta para wakil rakyat ini memahami fungsi dan makna teknologi cyber. Bahwa di era peradaban digital semua kehidupan di ruang cyber akan bergantung kepada dunia nyata, begitu pun sebaliknya. Bahkan teknologi cyber sudah digunakan sebagai senjata politik.

Emrus mengatakan anggota DPR ke depan akan hidup di dunia yang penuh informasi dan keterbukaan. Berbeda dengan anggota DPR satu atau dua dekade lalu, dimana mereka hanya menerima 10 informasi, maka anggota DPR 2019-2024 akan menerima jutaan gelombang informasi.

"Sekecil apapun informasi dari DPR bisa jadi gelombang informasi dan dieksplorasi. Artinya apapun bisa direkam, apapun bisa disimpan, apapun bisa dicuri sepanjang itu berbasis fakta dan data," ujarnya.

Keterbukaan dan kemajuan informasi juga akan memaksa anggota DPR untuk bertindak jujur. Situasi sekarang begitu terbuka sehingga publik jauh lebih mudah mengontrol.

Dari hal-hal yang simpel seperti penggunaan media sosial hingga komunikasi di ruang senyap bisa dengan mudah dibuka. Mereka juga diminta untuk tahu banyak soal ekonomi digital dan dinamikanya untuk rakyat.

"Bukankah sudah banyak jejak digital anggota DPR yang dibuka di kemudian hari. Bukankah ada HP anggota DPR yang diretas sehingga kemudian fotonya digunakan untuk black campaign. Banyak penipuan, pembajakan dan peretasan, kalau tidak aware, anggota DPR bisa saja jadi korban."

Emrus mengakui Indonesia sedikit tertinggal dari negara lain soal cyber, tetapi poinnya adalah ketertinggalan dan kesadaran itu bisa dikejar. Anggota DPR yang baru, kata dia, harus mengedepankan kejujuran dan integritas.

"Ada baiknya juga para anggota DPR ini mempelajari regulasi-regulasi dan aturan-aturan. Kita tahu bahwa terkadang regulasi itu muncul kemudian setelah dinamika sosial terjadi. Kalau mereka anggota DPR itu jujur, kenapa harus takut."