Cyberthreat.id – Kini sudah diluncurkan sebuah lembaga nirlaba bernama CyberPeace Institute. Bertujuan mengurangi "frekuensi, dampak, dan skala" serangan cyber terhadap warga dan infrastruktur kritis - citizens and critical infrastructure (CNI), lembaga ini dimotori Microsoft bersama Hewlett Foundation dan Mastercard sebagai penyandang dana awal.

Menurut Infosecurity-Magazine, lembaga ini memiliki tiga fungsi inti, yaitu membantu dan membela korban sipil dari serangan cyber, termasuk dengan memobilisasi CyberVolunteer Network baru, menganalisis dan menyelidiki serangan, untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong akuntabilitas global dan mempromosikan norma-norma keamanan cybersecurity dari perilaku yang bertanggung jawab oleh negara bangsa.

"Serangan yang meningkat yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya tentang komputer yang menyerang komputer - serangan ini mengancam dan seringkali membahayakan kehidupan dan mata pencaharian orang-orang nyata, termasuk kemampuan mereka mengakses layanan dasar seperti perawatan kesehatan, perbankan dan listrik," kata Microsoft corporate vice president, Tom Burt, sebagaimana ditulis Infosecurity-Magazine.

“Selama bertahun-tahun, organisasi non-pemerintah di seluruh dunia telah memberikan bantuan langsung dan advokasi vokal untuk para korban perang dan bencana alam, dan telah mengadakan diskusi penting tentang melindungi para korban yang mereka layani. Menjadi jelas bahwa para korban serangan yang berasal dari internet layak mendapatkan bantuan serupa, dan CyberPeace Institute akan melakukan hal itu."

Organisasi yang berbasis di Jenewa akan dipimpin oleh Presiden Marietje Schaake, mantan anggota Parlemen Eropa dan direktur kebijakan internasional di Stanford university’s Cyber Policy Center dan CEO Stéphane Duguin, kepala Unit Rujukan Internet Eropa di Europol.

Lembaga ini dirancang untuk mengatasi tantangan global kejahatan dunia maya dan insiden yang berdampak pada CNI, termasuk: Cybersecurity Tech Accord, yang telah mendaftarkan lebih dari 100 perusahaan dan Paris Peace Call for Trust & Security in Cyberspace, yang sekarang memiliki penandatangan dari 67 negara, 139 organisasi masyarakat internasional dan sipil, dan 358 organisasi swasta.[]