Makassar, Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui penandantanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

Kepala BSSN, Djoko Setiadi, mengatakan salah satu prioritas BSSN dalam membangun keamanan siber adalah melakukan kemitraan dengan berbagai pihak di level nasional maupun internasional.

"Kerjasama BSSN dan Pemprov Sulsel merupakan salah satu bentuk atau perwujudan prioritas tersebut," kata Djoko Setiadi usai menandatangani kesepakatan di acara Jambore Inovasi Pelayanan Publik di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/4/2019).

MoU ini merupakan landasan berbagai kerja sama penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemprov Sulsel melalui pemanfaatan sertifikat elektronik. 

Naskah MoU ditandatangani secara digital oleh Kepala BSSN Djoko Setiadi dengan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. 

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Rinaldy dengan 25 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota di Pemprov Sulsel.

Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyebut Jambore Inovasi Pelayanan Publik dan penandatanganan MoU sebagai bukti keterbukaan Pemprov Sulsel terhadap perkembangan yang ada terutama menghadapi di era digital.

"Sekarang era digital pelayanan publik, mau tidak mau harus dihadapi," kata Andi Sudirman Sulaiman dilansir situs resmi Pemprov Sulsel.

Pemprov Sulsel, kata dia, siap berkolaborasi dan bersinergi. Termasuk belajar dari beberapa daerah terbaik di Indonesia. Andi mengklaim Pemprov Sulsel telah memiliki roadmap untuk membangun sistem yang mempermudah segala urusan pemerintahan.

"Ini bagaimana, sistem ini membuat pelayanan kita menjadi terbaik," ujarnya.