Jakarta, Cyberthreat.id - Head of data scientist Kazee Indonesia, Pujo Laksono, menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan data luar biasa. Sayangnya awareness terhadap data itu sangat kurang sehingga data hanya sekedar data yang tidak memiliki sustainability/keberlanjutan.

"Indonesia memang kaya data, dan data itu mahal, data itu penting, tapi sayangnya data kita itu belum bisa jadi oil," kata Pujo dalam diskusi di Indonesia Internet Expo and Summit (IIXS) 2019 di JCC, Jakarta, Jumat (27 September 2019).

Data tidak akan bisa menjadi komoditas berharga jika tidak diolah. Di era digital, data disebut oil/minyak bumi karena sangat berharga ketika data diolah menjadi aset dan informasi yang digunakan untuk membuat kehidupan lebih baik.

Orang Indonesia, menurut Pujo, masih menganggap data sebagai produk sampingan. Dan perlakuan terhadap kekayaan data di Indonesia cukup menyedihkan. Itu terjadi dari level pribadi hingga level Pemerintah.

"Sudah saatnya kita itu mencari tahu, data apa yang kita perlukan untuk meningkatkan produktivitas. Pertanyaan ini baru bisa terjawab setelah kita turunkan data-data apa saja yang kita perlukan," ujarnya.

Google, Facebook dan YouTube

Di negara maju, awareness terhadap data sangat tinggi sehingga perlakuannya berbeda. Data awareness bergandengan dengan data governance yang mengatur data mulai dari pengumpulan data, pengelolaan data, dilindungi UU, siapa yang mengelola data hingga aturan resource khusus.

Resource khusus artinya negara bertanggung jawab memperbanyak tenaga atau skill SDM yang mengelola data dan disediakan bujet khusus. Indonesia, kata dia, punya program inisiatif satu data, tapi sayangnya sustainability masih rendah.

"Kita belum punya resource khusus. Data yang ada sekarang itu sifatnya asal menjalankan program Pemerintah saja. Asal ada, tapi tidak dijaga. Artinya sustainability enggak ada," ujarnya.

Pujo menilai awareness terhadap kekayaan data di Internet justru dimiliki oleh raksasa Facebook, YouTube dan Google. Data dari media sosial misalnya. Puji mengatakan raksasa digital itu memanfaatkan kekayaan data Indonesia dengan sangat baik sementara Pemerintah tertinggal jauh.

"Data di medsos itu dianggap data privat dan di keep/simpan oleh perusahaannya sendiri. Mereka enggak akan bagi karena itu sangat berharga," kata dia.

Startup di Indonesia sulit berkembang karena keterbatasan data. Termasuk data dari pemerintah yang sulit diakses. Padahal data itu bisa digunakan untuk produktivitas dan mengambil keputusan strategis.

Saat ditanya soal keamanan data, Pujo mengatakan Indonesia bisa mencontoh cara negara maju dimana semua data yang bersifat urusan pribadi atau menjurus kepada seseorang yang bisa membahayakan privasi, maka data itu di anonimisasi.

Data yang sudah dirilis Pemerintah dijaga dan tidak akan mampu digunakan untuk mendiskreditkan seseorang atau suatu badan/Institusi. Kemudian dilindungi UU yang memperkuat perlindungan data dan ketahanan ruang cyber-nya.

"Artinya data yang di buka itu sudah save. Misalnya nama, no KTP dan data-data lainnya dihilangkan lalu diganti nomor ID atau case number saja."