Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital BSSN Bondan Widiawan disela Chief Operation Security Officer (CISO) Forum 2019 bertajuk "The Art of Cyber Security Toward a Safer ASEAN 2025" di Jakarta, Kamis (19 September 2019). | Foto: Faisal Hafis
Jakarta, Cyberthreat.id - Direktur Pengendalian Informasi, Forensik dan Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Brigjen TNI Bondan Widiawan mengatakan Indonesia tengah membangun framework keamanan cyber ekonomi digital.
"Pentingnya masalah enkripsi ini menjadi perhatian BSSN. Jadi ini menyiapkan tentang ekosistem dan pengamanan informasi," kata Bondan saat menyampaikan materi di Asean Chief Information Security Officer (CISO) Forum di Auditorium BPPT, Jakarta, Kamis (19 September 2019).
Bondan menyampaikan sejumlah hal yang telah dilakukan BSSN. Mulai dari asistensi audiensi internal hingga kemampuan penanganan insiden di sektor ekonomi digital, manajemen krisis siber, penanggulangan krisis siber dan capacity building.
Saat ini, kata dia, kolaborasi BSSN dengan sektor industri juga terus berjalan. Bagaimana persepsi industri dengan Pemerintah membangun kepercayaan dan kerja sama.
"Jadi perbedaan strategi mulai dari framework dengan IIKN, legislasi-regulasi yang kita harapkan bersifat adaptif kemudian kita lakukan audit informasi, security advisory dan information sharing dengan semua sektor," ujarnya.
Standar Kriptografi
BSSN juga terus melakukan riset dan pengembangan (R&D) algoritma dalam menerapkan standar Kriptografi.
Standar Kriptografi, kata dia, bisa digunakan pada berbagai sektor korporasi, sektor pemerintah hingga militer yang tidak sama dengan Kriptografi standar umum atau disebut Military Spec.
"Standar militer itu memiliki algoritma dan standar yang tidak sama dengan yang digunakan secara umum. Nah, ini terus dikembangkan BSSN."
Bondan mencontohkan ketika standar algoritma militer suatu negara pasti tidak sama dengan negara lain. Dan memang ini harus berbeda tergantung keperluan dan kebutuhan.
Untuk audit ICT misalnya, Bondan mengatakan yang paling umum digunakan ISO 27001 yang levelnya banyak, mulai dari human, network, aplikasi dan sebagainya. Kemudian di forensik digital ada standar ISO 17025 yang juga terdiri dari berbagai level.
Sehingga, kata dia, Indonesia harus memiliki standar tertentu yang memang diperlukan.
"Bahwa yang kita inginkan adalah semua itu terjamin keamanan dan kebutuhannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. BSSN terus mengembangkan algoritma dengan cara R&D yang mungkin saja bisa digunakan sektor lain."
Share:
