Jakarta, Cyberthreat.id - Kementerian Sosial meluncurkan aplikasi berbasis digital Program Keluarga Harapan (e-PKH) untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan efektif.

Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan E-PKH adalah terobosan berbasis digital untuk menyongsong era peradaban digital.

"Ini membuktikan PKH telah siap menyongsong era industri 4.0 dan era big data, era internet," kata Agus dalam pembukaan Bimbingan Pemantapan Koordinator dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (18 September 2019).

E-PKH  bersifat paperless yang bakal memudahkan proses validasi calon penerima PKH tanpa kertas dan berkas. Aplikasi ini dapat menghitung bansos secara otomatis serta dapat memasukkan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara cepat

"Selain itu kita dapat menghitung bantuan sosial secara otomatis, memasukkan hasil verifikasi komitmen KPM secara cepat, pemutakhiran data secara langsung, monitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan," kata Agus.

Keberhasilan aplikasi e-PKH sangat penting sebagai alat dalam pencapaian target kinerja program. Untuk tahun 2019 Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 800 ribu KPM lulus dari kepesertaan atau biasa disebut Graduasi Sejahtera Mandiri.

"Tahun depan ditargetkan sebanyak satu juta KPM tergraduasi secara mandiri," ujarnya.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan, bimbingan Pemantapan Koordinator PKH dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PKH memiliki beberapa tujuan.

Diantaranya meningkatkan integritas dan menguatkan komitmen para Koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data dalam pengendalian implementasi PKH di lapangan dan manajemen data PKH.

Kegiatan bimbingan pemantapan koordinator PKH Tahun 2019 diikuti total 729 peserta sedangkan kegiatan bimbingan teknis aplikasi e-PKH tahun 2019 diikuti 2.101 peserta.

"Bimbingan pemantapan ini juga akan membekali para koordinator PKH dan Administrator Pangkalan Data untuk meningkatkan soliditas tim di lapangan dan implementasi penggunaan aplikasi e-PKH," kata Harry.

Mensos Agus juga memberikan penghargaan kepada pemerintah kota/kabupaten yang paling aktif melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menggunakan e-PKH. Kali ini penghargaan diberikan kepada tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Mojokerto, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Banyumas.