Jakarta, Cyberthreat.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan tahun 2020 sebagai awal konstruksi ibu kota baru RI di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan dilaksanakan bertahap hingga tahun 2024 dimulai proses perpindahan.

Bappenas juga telah menyusun sejumlah prioritas dimulai dari pembangunan pondasi istana (negara), kantor pemerintahan, kantor kementerian, parlemen, DPR, kompleks perumahan, fasilitas militer dan pertahanan hingga rumah ibadah.

Selain infrastruktur fisik, infrastruktur siber juga harus dipersiapkan pondasi dan strukturnya. Di era peradaban digital dan revolusi industri 4.0, dunia nyata dan dunia nyata sudah melebur menjadi satu. Kedua dunia ini harus berjalan paralel beriringan meskipun berbeda jauh.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian mengatakan BSSN akan terlibat di dalam persiapan pondasi dan infrastruktur siber di ibu kota baru nanti. BSSN, kata dia, akan menyesuaikan dengan irama Pemerintah.

"Tentu, soal (ibu kota) ini kan baru ya. Kami juga melihat dinamikanya, tentu sebagai BSSN kami ikut merencanakan juga dan nanti bagaimana keterkaitan kami tentunya, karena kami juga bagian dari lembaga pemerintah, negara," kata Hinsa di Jakarta, Rabu (11 September 2019).

Saat ini BSSN memiliki sejumlah agenda yang sedang dalam proses dan mendesak untuk segera dieksekusi. Diantaranya pembangunan Cyber Security Assessment Center sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) dan peningkatan Global Cybersecurity Index Indonesia yang berkorelasi dengan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Kemudian Tata Kelola Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik (SPBE) hingga menuntaskan National Security Operation Center (NSOC) yang sebagian sudah beroperasi akhir tahun ini.

"BSSN akan menyesuaikan iramanya dengan apa yang sudah, sedang dan apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan."

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan pendanaan untuk pemindahan ibu kota akan menggunakan 19 persen dari APBN atau sekitar Rp 89,4 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, istana negara, gedung TNI dan Polri, perumahan ASN, TNI dan Polri, pembebasan lahan, lahan hijau terbuka dan markas TNI.

Hampir 55 persen dana berasal dari skema KPBU atau sekitar Rp 253,4 triliun. Sisanya pendanaan dari investasi swasta dan BUMN karena konsep ibu kota baru lebih kepada smart city dilengkapi infrastruktur siber dan infrastruktur fisik yang menyatu.

Infrastruktur kritis semuanya terhubung dengan siber mulai dari PLN, telekomunikasi, air, RS sampai kendaraan dikendalikan lewat siber. PT Pertamina (Persero) juga telah berencana menerapkan konsep kota gas (city gas) untuk pemenuhan energi.

"Tentu BSSN mendukung penuh apa yang sudah menjadi kebijakan pimpinan negara dan pemerintahan yang ada," ujarnya.