Jakarta, Cyberthreat.id - Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Pangerapan menegaskan pemerintah tidak mungkin asal blokir terhadap sebuah konten atau situs website. 

Pemblokiran, kata dia, merupakan sebuah bentuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran aktifitas maupun isi konten. Itu artinya masih terbuka kemungkinan sanksi hukum lainnya.

"Setiap website yang kami blok pasti sudah ada unsur pelanggaran di dalamnya. Blokir dilakukan ketika ada permintaan dari lembaga berwenang, tidak mungkin kami asal blokir," kata Semuel saat konferensi pers di Bawaslu RI, Selasa (23/4/2019).

Kominfo sebelumnya memblokir website Jurdil.org yang turut menghitung suara hasil pencoblosan Pemilu 2019 pada 17 April lalu. Situs tersebut menyalahi aturan dan wewenang karena melakukan hitung cepat, sementara izin yang dimiliki dari Bawaslu RI sebagai pemantau resmi.

Semuel mengatakan setiap konten yang telah diblokir bisa saja kembali diizinkan aktif kembali. Untuk melakukan itu, pihaknya perlu bertemu dan melakukan mediasi dengan pihak terblokir agar terjadi pemahaman bersama. 

"Setiap pemilik website yang merasa dirugikan bisa mengajukan surat kepada kami. Nanti akan ada mediasi lalu kami tunjukkan kesalahannya apa," ujarnya.

Semuel juga mengimbau masyarakat bertindak sesuai koridor hukum dalam menyajikan informasi seperti quick count yang harus dipertanggungjawabkan. 

"Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang justru membuat keresahan. Apalagi kalau tidak diverifikasi, nanti ada data-data palsu masuk bisa membuat suasana menjadi gaduh."

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan situs Jurdil.org juga terindikasi tidak netral dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak peserta pemilu. 

Prinsip utama yang dilanggar adalah imparsial, tapi yang menjadi perhatian adalah jaminan tertib hukum proses Pemilu agar tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Mereka melakukan quick count dan mempublikasikan hasilnya melalui Bravos Radio dan situs Jurdil.org dalam aplikasi maupun video tutorial aplikasi jurdil 2019," kata Fritz.