Jakarta, Cyberthreat.id - Analis intelijen dan keamanan Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, menilai pemerintah agak lamban dalam melakukan kontra narasi melawan isu Papua terutama di dunia internasional yang berbahasa Inggris.

Di luar negeri isu Papua cenderung tidak cover both side karena yang disorot malah kejadian di lapangan kemudian disebar oleh influencer. Influencer, kata dia, selalu punya mindset yang kontra Pemerintahan.

Terbukti dari analisis mesin analisa media sosial Drone Emprit dimana hashtag di media sosial yang sering digunakan dalam masalah Papua membawa narasi: uprising, vote, Deiyai massacre, freedom dan genocide.

Padahal, kata Stanislaus, pemerintahan Presiden Joko Widodo punya komitmen yang jauh lebih tinggi kepada Papua yang tidak pernah mendapat sorotan di luar negeri apalagi oleh para influencer. Sementara yang paling dibutuhkan di Papua adalah solusi.

"Usaha Pemerintah membangun Papua tidak pernah mendapat tempat di dalam Bahasa Inggris, terlebih oleh pesan-pesan yang disebar di medsos," kata Stanislaus kepada Cyberthreat.id, Minggu (8 September 2019).

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan agenda setting yang dibawa oleh pihak asing yang menjadi dalang kerusuhan di Papua adalah agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Agenda setting itulah yang akan mereka desain (untuk) memunculkan isu-isu Papua, isu tentang HAM, isu kerusuhan, isu rasisme, itu diangkat kelompok tersebut meski dalam agenda tersebut enggak ada agenda tentang itu," kata Dedi dilansir Kompas, Jumat (6 September 2016).

Sidang HAM PBB akan berlangsung di Jenewa, Swiss pada 9 September 2019 dan sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019. Stanislaus Riyanta mengingatkan bahwa di era siber dan proxy war, media sosial adalah salah satu kunci.

"Nah, narasi-narasi negatif terus diperkuat kelompok OPM karena tujuannya adalah internasionalisasi masalah Papua. Salurannya yang cepat, masif dan terstruktur sekaligus murah adalah media sosial," ujarnya.

Founder Mesin analisa Media Sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut benturan pesan dan informasi yang terjadi di media sosial sebagai cyber war internasional terkait masalah Papua. Di akun Twitternya, Ismail mengatakan usaha pemerintah dengan memberikan stempel hoaks tidak cukup. 

"Perlu kontra narasi level internasional. Dalam bahasa Inggris, menyajikan fakta agar berimbang. Dan interaktif, natural, konsisten, tidak menggunakan bot," cuitan akun @ismailfahmi.

Analisis Drone Emprit sebelumnya menyatakan cuitan tentang Papua selain dari Indonesia juga dilakukan influencer atau user dari Australia, Britania Raya, Kuba, Selandia Baru, Jerman, Amerika Serikat dan Spanyol. Kota selain Jakarta yang paling aktif adalah Sydney, Havana, Melbourne, London dan Berlin.

Dan media yang banyak digunakan untuk membangun kampanye West Papua ke dunia Internasional kebanyakan dari luar. Diantara yang paling aktif adalah Guardian, RNZ, SBS, ABC, SMH, Telegraph, Aljazeera, EMTV. Semuanya punya link ke media sosial untuk menyebarluaskan beritanya.

"Ini memperlihatkan bahwa isu ini menjadi perhatian internasional," ujar Ismail.