Jakarta, Cyberthreat.id - CEO Indodax, Oscar Darmawan, menilai pemindahan Ibu Kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai momen yang tepat untuk mengembangkan teknologi Blockchain.

Menurut dia, prosesi ini telah melihat kondisi pasar di era digital disertai riset dan pengembangan.

"Indonesia tetap menjadi tempat yang ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan teknologi Blockchain di masa mendatang," kata Oscar dalam keterangan pers, Selasa (3 September 2019).

Oscar mengatakan pengguna Indodax yang berada di pulau Kalimantan hampir mencapai 10 persen dari total keseluruhan member yang telah terdaftar sekitar 180 ribu orang dan terhitung setiap harinya semakin bertambah.

Terlebih, kata dia, penetrasi internet di Indonesia sangat cepat dan masyarakat merespons teknologi dengan baik.

Prosesi pemindahan Ibu Kota membuat Pemerintah dan masyarakat punya banyak waktu untuk mempelajari konsep Blockchain yang ramah lingkungan guna diterapkan di awal tahun 2024 nanti.

"Indonesia akan lebih siap bersaing dengan negara lain melalui pengimplementasian Blockchain beberapa tahun mendatang," kata Oscar.

Ibu Kota RI direncanakan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Relokasi tersebut diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun.

"Kami sebagai pelaku usaha terus mendukung penuh akan perubahan kebijakan maupun regulasi yang terjadi. Kami percaya segala prospek regulasi yang ada telah dilakukan pertimbangan dan riset yang cukup mendalam," ujarnya.

Oscar mengatakan Indonesia bisa belajar dari negara maju seperti China yang terus melakukan riset dan melakukan trial and error terkait hubungan Blockchain dengan rantai industri publik yakni Internet of Things (IoT).

Langkah ini dinilai lebih solutif, ekonomis, cerdas, dan kredibel yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial.

"Alasan-alasan ini pula yang mendorong kami untuk terus giat memelihara ekosistem komunitas ekonomi digital dengan terus aktif memberikan edukasi."

Ia menegaskan bahwa era aset digital baru saja dimulai. Hal ini bisa dilihat dari nilai kapitalisasi aset dan jumlah token/koin yang semakin meningkat serta adanya dukungan pemerintah yang memperjelas status aset digital sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan di Indonesia.