Jakarta, Cyberthreat.Id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri kabinet mempercepat penerapan peta jalan industri 4.0 yang telah diluncurkan pada April 2018 lalu. Jokowi yakin, jika itu dilakukan, dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas percepatan penerapan peta jalan (road maps) industri 4.0 di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.

"Saya harapkan apa yang sudah kita rencanakan yaitu tambahan lebih dari 10 juta lapangan pekerjaan bisa kita ciptakan dengan ini," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan perubahan dimulai dari memperbaiki regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas SDM, serta membangun ekosistem inovasi industri yang baik. Kemudian, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi dan mendesain ulang zona industri.

“Sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya,” katanya.

Menurut Jokowi, langkah-langkah perubahan itu harus benar-benar diimplementasikan terutama di lima sektor industri prioritas. Kelima industri itu, antara lain makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronik.

Kepala Negara meyakini jika Indonesia berkonsentrasi memperbaiki struktur industri nasional, maka Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat secara signifikan. Untuk diketahui, total PDB Indonesia sebesar Rp 1.042 triliun pada 2018.

"Terutama mendorong peningkatan ekspor dan investasi dan juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja di negara kita," tambah Presiden Jokowi.

Rapat terbatas hari ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kemudian, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Selain itu hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Natsir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Rapat juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BPKM) Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.[]