Jakarta, Cyberthreat.id - Pemblokiran layanan data memang masih belum dicabut oleh Pemerintah di Papua. Kondisi ini menurut analis intelejen dan keamanan UI, Stanislas Riyanta, sangat wajar dalam rangka mendukung pemulihan situasi sekaligus mencegah beredarnya lebih banyak hoaks.

"Selain pembatasan layanan data sebaiknya pemerintah terus memberikan informasi resmi untuk melawan propaganda yang dilakukan oleh kelompok anti pemerintah," kata Stanislaus kepada Cyberthreat.id, Sabtu (31 Agustus 2019).

Kelompok anarkis, kata dia, terus berupaya menyebarkan hoaks untuk memanaskan situasi sehingga memicu kembali adanya aksi massa yang juga bertujuan merusak infrastruktur penting.

Menurut dia, salah satu strategi kelompok anti pemerintah RI adalah dengan memenuhi ruang siber seperti lewat media sosial melalui semburan hoaks dan disinformasi.

"Ini salah satu strategi dari kelompok tersebut untuk menghalangi kehadiran negara. Apapun caranya negara harus hadir dan dapat dijangkau informasinya oleh masyarakat," kata dia.

Layanan Radio

Stanislaus juga menyampaikan bahwa  Pemerintah perlu menghidupkan dan memasifkan komunikasi dengan radio seperti lewat RRI. RRI, kata dia, memiliki komunikasi satu arah dan relatif tidak terpapar hoaks.

RRI efektif digunakan saat terjadi kerusuhan di Bawaslu RI pada 21-22 Mei 2019 hingga kejadian mati listrik atau blackout yang melanda Jabodetabek pada 4 Agustus 2019 lalu. Saluran radio juga bisa diakses menggunakan internet

"Bangun pemancar-pemancar radio dan sebar radio ke masyarakat. Pengalaman mengatakan justru informasi dari radio yang bisa menjangkau seluruh masyarakat dan relatif lebih aman," ujarnya.

Sebelumnya Telkomsel menyatakan telah memilihkan layanan telepon dan SMS di wilayah Papua. Telkomsel  juga terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Pemda, Polri, TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta aparat setempat untuk mengambil tindakan preventif melakukan pengamanan aset serta fasilitas pendukung alat produksi.

"Telkomsel senantiasa melakukan pemantauan kualitas layanan secara berkala hingga nanti diputuskan oleh pemerintah untuk pemulihan akses layanan data," kata VP Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin.