Ilustrasi | Foto: freepik.com
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Washington, Cyberthreat.id – Basis data (database) kritis milik paramiliter Iran dikabarkan mengalami masalah serius karena serangan siber rahasia yang dilancarkan Amerika Serikat pada 20 Juni lalu.
Serangan itu telah menghapus basis data kritis dan menurunkan kemampuan Iran untuk menargetkan kapal tanker di kawasan Teluk Persia, kata pejabat senior AS. Basis data yang diserang itu diduga bisa membantu Iran memilih kapal tanker mana yang akan menjadi target serangan.
Laporan The New York Times, Iran saat ini masih berusaha memulihkan basis data yang dihancurkan dalam serangan tersebut. Mereka mulai menghidupkan kembali sistem komputer, termasuk jaringan komunikasi militer.
Berita Terkait:
Sumber NYT mengatakan, serangan kepada kelompok intelijen Pengawal Revolusi menyebabkan kemampuan Iran untuk melakukan serangan rahasia menurun. Data intelijen AS menyebut, bahwa kelompok Pengawal Revolusi-lah yang berada di belakang serangan ranjau limpet yang melumpuhkan kapal tanker minyak di Teluk Persia pada Mei dan Juni lalu. Komando Pusat militer mengklaim telah memiliki beberapa bukti keterlibatan Iran atas serangan itu.
Selain dipicu oleh konflik Teluk Persia itu, serangan siber AS juga sebagai respons terhadap Iran yang sebelumnya menembak jatuh pesawat pengintai (drone) AS yang dinilai melanggar wilayah udara Iran. AS dan Iran telah lama terlibat dalam konflik siber yang tidak dideklarasikan. Iran tampaknya belum meningkatkan serangannya sebagai tanggapan, tulis NYT mengutip sumber anonimnya.
Mantan pejabat intelijen senior AS, Norman Roule, menilai operasi siber AS itu dirancang untuk menggertak Iran agar mengubah perilakunya. "Anda perlu memastikan musuh Anda memahami satu pesan: Amerika Serikat memiliki kemampuan luar biasa yang tidak akan pernah bisa mereka duga dan lebih baik semua pihak menghentikan aksinya," kata Roule.
Operasi siber sangat berbeda dengan perang konvensional dan memang tidak tidak selalu diakui secara publik oleh kedua belah pihak, kata pejabat pertahanan senior kepada NYT. Akan tetapi, serangan itu juga tidak serta merta menghalangi agresi di masa depan dengan cara yang sama seperti halnya serangan militer tradisional, kata sumber lain.
Hanya, kata sumber itu, operasi itu sebagai bentuk “pamer” kekuatan, bahwa Amerika Serikat akan menanggapi serangan atau tindakan yang menentangnya.
Komando Siber AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump mendapat angin segar dalam operasi siber setelah Kongres AS dan Trump sendiri meminta Departemen Pertahanan agar lebih banyak peluang untuk merencanakan dan melaksanakan serangan. Kepala Komando Siber AS, Jenderal Angkatan Darat Paul M. Nakasone, menggambarkan strateginya sebagai "keterlibatan terus-menerus" melawan musuh.
Dipertanyakan
Di sisi lain, sejumlah pejabat AS secara pribadi mempertanyakan efek dari serangan siber itu. Mereka sangsi apakah serangan itu sepadan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah AS. “Iran mungkin mempelajari informasi penting tentang kapabilitas Komando Siber AS atas serangan ini, kata sumber NYT.
Senjata siber, tidak seperti senjata konvensional, dapat digunakan hanya beberapa kali, atau kadang-kadang bahkan sekali. Sementara itu, institusi yang jadi sasaran serangan itu sendiri bisa menemukan celah kelemahan (bug) yang dipakai penyerang, lalu programmer akan menambal (patch) guna memblokir bug tersebut.
“Iran adalah aktor yang canggih. Mereka akan melihat apa yang terjadi,” kata Mark Quantock, seorang pensiunan jenderal utama yang menjabat sebagai direktur intelijen untuk Komando Pusat AS ( US Central Command), lembaga yang mengawasi operasi yang terkait dengan Iran.
"Rusia, China, Iran, dan bahkan Korea Utara semua akan dapat melihat bagaimana mereka kok bisa ditembus," kata dia.
Badan-badan militer dan intelijen selalu mempertimbangkan biaya operasi siber dan risiko kehilangan informasi menjelang serangan, menurut mantan pejabat AS. Pejabat intelijen telah lama skeptis terhadap beberapa operasi dunia maya, khawatir bahwa manfaatnya tidak sebanding dengan biayanya.
"Butuh waktu lama untuk mendapatkan akses itu...," kata Gary Brown, profesor di National Defense University dan mantan penasihat hukum untuk Komando Siber AS.
Share:
