Bali, Cyberthreat.id - Penguatan strategi, regulasi dan kebijakan terkait Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IKN) khususnya yang mengatur tentang keamanan dan pertahanan di ranah siber sangat diperlukan.

Regulasi akan menjadi landasan hukum untuk mengelola perlindungan IKN dan IIKN sesuai konstitusi Indonesia yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia dari serangan siber hingga mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa di era digital.

Ungkapan itu dijelaskan Plt Deputi Bidang Proteksi BSSN, Agung Nugraha, saat menjadi narasumber diskusi di CIIP-ID Summit 2019 di Bali, Rabu (28 Agustus 2019).

BSSN, kata dia, telah berusaha keras agar Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur ruang siber nasional. Saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tinggal menunggu disahkan DPR RI.

"Kami telah bekerja keras untuk RUU ini, tapi memang ini usulan dari DPR dan kami sangat berterima kasih. Jadi memang anggota dewan sudah paham dan kita semua memang harus mengerti tentang apa yang akan terjadi di dunia siber ke depan," kata Agung.

Hal senada juga disampaikan Economic Officer - Embassy of USA, Tamra H Greig. Ia mengatakan di berbagai negara terdapat regulasi dan secara khusus mengatur dunia Maya. Bagaimana ancaman dan dinamika di dalamnya bisa diatur dengan melibatkan berbagai stakeholder.

"Di AS kami punya berbagai regulasi siber dan setiap unit kerjanya dipimpin kepala eksekutif yang mengurusi berbagai sektor," kata Greig.

Rumania juga melakukan hal serupa. National Institute for R&D in Informatics (ICI) Rumania, Carmen Elena Cirnu, mengatakan pemerintah di sana memang mengatur ruang siber dengan regulasi. Itu pun belum cukup karena terpenting setelah UU disahkan adalah implementasi yang efektif dan efisien.

"Karena kami prinsipnya adalah melindungi dan mengantisipasi," ujarnya.

Sebelumnya saat membuka CIIP-ID Summit 2019 Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan sifat ancaman di dunia siber terus berkembang sesuai perkembangan teknologi. Ancaman juga tidak pernah berhenti sehingga manusia ditantang untuk mewujudkan ruang siber yang memiliki keamanan dan kenyamanan serta ketahanan/imunitas.

"Serangan siber ini menjadi isu dunia karena kita bisa lihat contoh dari beberapa negara yang sudah mengalaminya. Tentu negara perlu hadir lewat UU sehingga kita bisa bersama-sama mencapai tujuan keamanan dan ketahanan siber itu," ujarnya.