
Foto: Arie/Acho
Foto: Arie/Acho
Jakarta, Cyberthreat.id - Isu pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat menjadi sorotan banyak pihak. Tak ketinggalan dua seniman komedi tunggal, Satriaddin Maharinga Djongki alias Arie Kriting dengan Muhadkly Acho, turut menyuarakan sikap mereka.
Dihubungi Cyberthreat.id, Selasa 27 Agustus 2019, kedua seniman tersebut menegaskan sikap penolakan terhadap pemblokiran tersebut. Pasalnya, keduanya menilai, banyak langkah yang bisa ditempuh pemerintah alih-alih membatasi hak masyarakat Papua terhadap akses internet.
"Negara kita tidak dewasa mencarikan jalan keluar bagi Papua," kata Arie. "Masih menggunakan pendekatan represif, salah satunya pembatasan akses internet."
Menurut Arie, langkah ini memperlihatkan suatu ketidakkonsistenan dalam menyikapi persoalan yang ada di Papua.
"Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak konsisten dalam upaya menunjukkan cinta kita kepada Papua. Cinta apa yang seperti itu?" Arie menambahkan. "Ketika Jakarta mati listrik beberapa jam, semua orang merasa kesusahan. Tetapi dengan mudahnya kita membiarkan akses internet dimatikan di Papua, dan semua menjadi penakut untuk memperjuangkan hal baik bagi Papua."
Tak hanya itu, komedian yang pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Nasional Malang ini juga melempar kritikan atas sikap pemerintah dalam memetakan persoalan. Menurutnya, pihak berwenang cenderung lamban menyikapi masalah di Papua, terutama yang berkaitan dengan isu-isu rasial.
"Belum lagi tindakan yang terkesan lamban dalam menyikapi pemicu semua gejolak ini. Saya rasa ini momentum bagi bangsa kita untuk menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi isu rasial," katanya lagi. "Kita harus berada di sisi Papua sekuat tenaga dan sepenuh hati kita. Nyalakan lagi cinta untuk Papua."
Ia juga memberikan tanggapan terkait pemanggilan Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Ombudsman. Menurutnya, tak banyak hal yang bisa diharapkan dari pemanggilan tersebut.
"Kecil sih harapan menurut saya. Yang dibutuhkan itu instruksi langsung dan tegas dari Pak Joko Widodo," ia menambahkan. "Sudah tidak zaman main tutup akses seperti ini. Hanya akan mencoreng citra kita sebagai Bangsa Indonesia di mata internasional."
Sementara rekannya, Acho yang juga aktif di Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) juga berpandangan bahwa pemerintah semestinya mengambil langkah yang lebih baik.
"Sebaiknya pemerintah berhentilah melakukan pemblokiran internet di Papua," kata Acho. "Karena jauh lebih banyak ruginya daripada manfaatnya."
Acho beralasan bahwa jika langkah itu diambil untuk melawan hoaks, maka justru itu terkesan represif.
"Hoaks itu bisa ditangkal kalau kita bisa punya akses informasi yang benar. Kalau internetnya diblokir, ya, bagaimana bisa?" gugatnya. "Justru, negaralah yang harusnya melakukan counter jika ada hoaks, lewat saluran informasi publik, bukan malah memutus salurannya." []
Share: