Moskow, Cyberthreat.id - Pengguna internet di Rusia bakal menghadapi era baru "kebijakan internet" yang dikhawatirkan lebih suram. Ini menyusul Majelis Rendah Parlemen Rusia atau Duma telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan memperluas kontrol pemerintah atas internet.

Pada Selasa (16/4/2019), mayoritas anggota Duma secara bulat mendukung RUU tersebut. Publico, situs berita berbahasa Spanyol, yang diakses Rabu (17/4/2019), menuliskan, RUU mendapatkan suara dukungan sebanyak 307 suara, sedangkan 68 suara menolaknya. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke Majelis Tinggi Parlemen untuk disetujui dan diteken sebagai undang-undang oleh presiden.

RUU itu, menurut Publico, sebetulnya telah ditentang oleh aktivis juga pengguna internet karena dikhawatirkan semakin membatasi akses internet seperti halnya di China.

Media-media Rusia menyebut aturan yang bakal diterapkan mulai 1 November mendatang tersebut sebagai "Tirai Besi Baru" yang memberikan keleluasaan sensor dari penegak hukum.

RUU tersebut mewajibkan penyedia internet untuk memasang peralatan untuk melakukan lalu lintas internet di Rusia melalui server di negara tersebut.

RUU tersebut, seperti dikutip dari ABC News yang diakses Rabu (17/4/2019), juga akan meningkatkan lembaga-lembaga negara untuk mengontrol informasi. Saat ini akses informasi melalui internet di Rusia masih berjalan normal, tapi ada beberapa situs yang diblokir.

Ketua Komite Teknologi Informasi dan Komunikas Duma, Leonid Levin, mengatakan, dari sudut pandang pengguna biasa, berlakunya undang-undang itu tidak akan mempengaruhi penggunaan internet.

Menurut dia, Rusia tidak akan memblokir sesuatu yang tidak diblokir saat ini, tetapi hanya meningkatkan pengaturan internet Rusia. Sejumlah pendukung RUU menilai kebijakan itu sebagai langkah pertahanan jika Amerika Serikat atau kekutanan lain yang memutus internet untuk Rusia.

Pada Maret lalu, Juru Bicara Presiden Rusia, Dmitri Peskov, mengatakan, pemerintah tidak berniat membatasi kebebasan pengguna internet Rusia dengan RUU tersebut.

Dengan RUU itu, Pemerintah Rusia akan memiliki wewenang untuk menyetujui prosedur menginstal, mengoperasikan, dan memperbarui peralatan komunikasi dari operator telekomunikasi demi menghadapi ancaman dari luar.

Dalam hal ancaman, tulis Publico, operator telekomunikasi diwajibkan untuk menjamin "manajemen lalu lintas terpusat", yaitu kendali tranfser ke negara.

Facebook dan Twitter juga diminta segera menyesuaikan dengan aturan yang ada, termasuk menjaga data pribadi pengguna Rusia. Jika tidak segera memenuhi permintaan itu, pemerintah akan memblokir situs jejaring sosial tersebut.

Sesuai undang-undang Rusia, data pribadi warga negara Rusia harus disimpan di server yang berlokasi di Rusia demi alasan keamanan.

Pada 12 April lalu, Pengadilan Moskow menjatuhkan denda US$50 kepada Facebook yang menolak melaporkan lokasi servernya yang menyimpan data pribadi penggunanya di Rusia. Sebelumnya, pada 5 April, pengadilan juga mengeluarkan hukuman kepada Twitter.