IND | ENG
Sri Mulyani Minta Fintech Jaga Sistem Keamanan

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (24 Mei 2019). | Foto: Antara

SETORAN PENERIMAAN NEGARA
Sri Mulyani Minta Fintech Jaga Sistem Keamanan
Andi Nugroho Diposting : Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:11 WIB

Jakarta, Cyberthreat.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya sistem keamanan dan layanan kepada mitra agen setoran penerimaan negara, terutama kepada Tokopedia, Bukalapak, dan PT Finnet Indonesia.

Ketiganya termasuk lembaga baru yang dilibatkan pemerintah karena selama ini yang menjadi mitra adalah lembaga perbankan.

"Ketika bayar, penerima pajak langsung dapat pesan elektronik dan SMS. Itu lebih bagus, aman, dan tidak akan hilang kertasnya. Maka itu, sekarang kalau ada pesan elektronik dan SMS dari Kementerian Keuangan, jangan dihapus. Itu bukti atau tagihannya," ujar dia.

Ini termasuk langkah baru pemerintah yang melibatkan pelaku e-commerce dan fintech. Apalagi, kata Sri Mulyani, komisi (fee) yang dipungut fintech lebih kecil dibanding perbankan.


Berita Terkait:


"Sekarang ada Bukalapak, Tokopedia. Itu mereka jadi mitra kami. Saya senang tadi dibisiki sama fintech bahwa komisinya lebih kecil daripada bank. Nah, saya akan tekan bank," ujar Sri Mulyani saat meluncurkan “Modul Penerimaan Negara Generasi Tiga (MPN G3)” di Jakarta, Jumat (23 Agustus 2019).

Sayangnya, Sri Mulyani tidak merinci perbandingan tarif komisi yang diminta perbankan dan fintech dalam mengelola setoran penerimaan negara tersebut.

"Menteri Keuangan memang begitu. Kalau bisa menawar, menawar terus. Jadi, ini akan memberikan tekanan ke perbankan bahwa 'Hei teknologi sudah datang, kalian harus turunkan biaya'," ujar Ani, sapaan akrabnya, seperti dikutip dari Antaranews.com.


​​​​​​​Berita Terkait:


Modul Penerimaan Negara Generasi Tiga (MPN G3) adalah sebuah portal elektronik baru untuk menerima semua setoran penerimaan negara.

Bergabungnya fintech di MPN G3 ini, setoran penerimaan negara dapat melalui layanan dompet elektronik, transfer bank, rekening virtual, dan kartu kredit.

#bukalapak   #tokopedia   #kementeriankeuangan   #srimulyani   #setoranpenerimaannegara

Share:




BACA JUGA
Pemerintah Percepat Layanan 'Digital Payment' Lewat Portal Nasional
Cacat OAuth Kritis Terungkap di Platform Grammarly, Vidio, dan Bukalapak
Respon Tokopedia Soal Konsumen Beli iPhone Terima Batu
Diduga Basis Data Ditjen Pajak Dibocorkan di Forum Peretas. Beberapa File Terkait Laporan 100 Besar Penunggak Pajak 2021
Awas! Serangan Siber Berkedok Tawaran Kerja di Tokopedia