Jakarta, Cyberthreat.id – Kementerian Keuangan meluncurkan portal elektronik untuk menerima setoran penerimaan negara dengan melibatkan tiga pelaku e-commerce dan teknologi finansial (fintech), yaitu Bukalapak, Tokopedia, dan PT Finnet Indonesia.

Portal bernama Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) itu mampu menerima setoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik. Atau, meningkat signifikan dari modul sebelumnya, MPN G2 yang hanya 60 transaksi per detik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelibatan tiga perusahaan itu untuk mempermudah penyetoran melalui layanan dompet elektronik, transfer bank, rekening virtual, dan kartu kredit.

---

Berita Terkait:

• Sri Mulyani Minta Fintech Jaga Sistem Keamanan
• 26 Juta Akun yang Dicuri Hacker Dihargai US$5.000, Termasuk 13 Juta dari Bukalapak

---

"Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif antara Kemenkeu dengan sejumlah bank serta pelaku fintech dan e-commerce. Perusahaan fintech ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (23 Agustus 2019).

Sebelumnya Kemenkeu banyak bekerja sama dengan bank umum sebagai lembaga persepsi. Melalui MPN G3 Kemenkeu telah bekerja sama dengan 86 lembaga persepsi.

Menkeu bahkan menyebut komisi (fee) yang diminta perusahaan fintech ini bisa lebih kecil dibandingkan perbankan sehingga membuat anggaran negara lebih hemat. "Mereka jadi mitra kami, apalagi kalau sama fintech ini komisinya lebih kecil," ujar dia.

Dengan MPN G3 ini, setiap penyetor penerimaan negara dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara. Kemudian, kode billing itu menjadi akun untuk menyetor penerimaan negara.

"Ini sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda. Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN ini harus dilakukan," ujar dia.

Modernisasi APBN ini, ujar Sri Mulyani, dilakukan untuk meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan mengadaptasi perubahan teknologi informasi. "Dengan begini, APBN berbasis digital dapat tercapai," ujar dia seperti dikutip dari Antaranews.com.

MPN merupakan salah satu sistem utama di Kemenkeu. Pada 2018 setoran penerimaan negara melalui portal tersebut sebesar Rp 1.904 triliun dari total penerimaan negara Rp 2.064 triliun.

Sisanya berasal dari potongan Surat Perintah Membayar dan setoran langsung ke rekening kas negara. MPN juga memproses 95,1 juta transaksi yang meliputi 94,9 juta transaksi dan 174 ribu transaksi dalam dolar Amerika Serikat.

Hingga 15 Agustus 2019, MPN telah memproses setoran penerimaan negara sebanyak 58,3 juta transaksi pada sebanyak 83 bank/pos persepsi mitra MPN.