Jakarta, Cyberthreat.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number (SIN) dapat memperbaiki database bantuan sosial.

"Mudah-mudahan satu data yang valid dan baik untuk memberikan bantuan sosial di waktu yang akan datang," kata Agus saat konferensi pers di Kantor Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22 Agustus 2019).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan,  pemanfaatan data kependudukan akan menjadi kunci untuk semua bantuan sosial dan pelayanan publik agar tepat sasaran.

"Penduduk kita sekarang 266 juta. Semuanya memiliki NIK. Optimalisasi pemanfaatan NIK ini akan menjadi kunci agar semua bantuan sosial dan  pelayanan publik itu bertujuan tepat sasaran," kata Zudan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan dalam beberapa waktu belakangan permintaan blanko KTP-el semakin meningkat. Ia meminta peran aktif masyarakat agar proaktif memperbaharui data kependudukannya jika terjadi perubahan.

Menurut Tjahjo, data kependudukan bisa berubah karena berbagai alasan seperti berpindah tempat, perubahan gelar hingga perubahan status.

"Dari 266 juta penduduk Indonesia itu NIK-nya ada semua, kalau belum ter-update segera lapor ke Dukcapil setempat," ujarnya.

Sedangkan Menteri Sosial Agung Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemanfaatan NIK diharapkan dapat membuat program pemerintah menjadi tepat sasaran. Untuk itu, perlu sinergi dan konsolidasi lebih lanjut mengenai data tunggal yang akurat.

"Kita harus mempunyai data yang akurat. Karena itulah semua dasarnya harus NIK. Ke depan, harus ada sinergi konsolidasi lagi. Semuanya harus dan wajib basisnya NIK. Karena kami ingin memastikan bersama KPK seluruh program Bansos Pemerintah tepat sasaran," pungkasnya.