Jakarta, Cyberthreat.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meminta kepada generasi Millenial dan pebisnis digital berlomba-lomba bikin startup untuk mengawasi efisiensi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

RAPBN 2020 dibacakan Presiden Jokowi pada Pidato Nota Keuangan 2019 dalam Sidang DPR mengenai RAPBN 2020 di gedung MPR, Jakarta, Jumat, (16 Agustus 2019).

Sri Mulyani mengatakan kemajuan teknologi dan informasi bisa dimanfaatkan untuk mengawal aliran dana APBN. Apakah dana pendidikan itu benar-benar sampai ke masyarakat secara efektif dan efisien.

"Itu kan anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun. Di dalamnya banyak program dan rencana, sehingga kami harus memastikan bagaimana anggaran itu digunakan dengan baik dan tidak di manipulasi," kata Sri Mulyani di acara Gerakan 1000 Startup Digital di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18 Agustus 2019).

Teknologi digital, kata dia, memunculkan banyak ide dan kreativitas yang menjadi solusi bagi kehidupan manusia. Pemerintah juga akan melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020.

Kemudian Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa. Sri juga berencana memperluas sasaran beasiswa untuk pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah).

"Bantuin saya dong. Kami di pemerintah bikin proposal dan anggaran banyak sekali. Saya undang kalian datang dengan idea dan kreativitas. Ayo dong tunjukkan bahwa teknologi bisa jadi solusi," ujarnya.

Di sektor kesehatan Sri mengatakan Pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun.

Pemerintah juga terus memberikan perlindungan, khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia.

Pada tahun 2020, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako. 

"Kita semua harus mengakui kita harus belajar banyak di ekonomi digital. Saya juga begitu. Setiap hari saya belajar banyak tentang ini."